Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2020, 19:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan, setiap pejabat publik harus menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hal ini Yenny sampaikan dalam merespons penilaian publik mengenai dugaan konflik kepentingan Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Devara.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Belva dinilai melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan yang ia pimpin, Skill Academy, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.

"Semua hal yang bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik. Apapun posisinya," kata Yenny saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Yenny menuturkan, ketika perusahaan milik pejabat publik terlibat proyek pemerintah, wajar jika masyarakat menduga adanya konflik kepentingan.

Pasalnya, dalam posisi demikian, sangat rawan pejabat publik melakukan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Kedekatan dengan pusat kekuasaan membuat pejabat dan perusahaannya mudah mendapat akses untuk terlibat dalam proyek pemerintah.

Padahal, hal tersebut sangat bersinggungan dengan praktik kolusi dan nepotisme.

"Ini yang tidak diperbolehkan dalam negara demokrasi. Kan kita dari dulu berjuang keras untuk melawan korupsi, kolusi, nepotisme," ujar mantan Staf Khusus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Yenny menilai, seseorang yang telah diberi mandat sebagai pejabat publik harus mengemban nilai-nilai yang diamanahkan.

Baca juga: Profil Skill Academy Milik Ruangguru, Mitra Pemerintah di Program Kartu Prakerja

Oleh karenanya, pejabat itu harus mampu menanggung setiap risiko, termasuk mengesampingkan kepentingan pribadinya.

"Salah satu risikonya adalah siap berkorban. Mengorbankan waktu tenaga, bahkan kepentingan bisnis pribadi harus dikesampingkan," kata Yenny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

Nasional
Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Nasional
Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

Nasional
Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Nasional
Gibran Sambangi Ponpes Said Aqil Siradj di Jagakarsa

Gibran Sambangi Ponpes Said Aqil Siradj di Jagakarsa

Nasional
Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Nasional
Zulhas Klaim Jokowi Jadi Kader PAN, Ini Respons Sekjen PDI-P

Zulhas Klaim Jokowi Jadi Kader PAN, Ini Respons Sekjen PDI-P

Nasional
LSI: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot, Suara Lari Ke Prabowo-Gibran

LSI: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot, Suara Lari Ke Prabowo-Gibran

Nasional
Survei LSI: Prabowo-Gibran 45,6 Persen, Ganjar-Mahfud 23,8 Persen, Anies-Muhaimin 22,3 Persen

Survei LSI: Prabowo-Gibran 45,6 Persen, Ganjar-Mahfud 23,8 Persen, Anies-Muhaimin 22,3 Persen

Nasional
Hasto Sebut Joget 'Gemoy' Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

Hasto Sebut Joget "Gemoy" Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

Nasional
Beri Pesan untuk TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Yang Tidak Netral Punya Loyalitas Buta

Beri Pesan untuk TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Yang Tidak Netral Punya Loyalitas Buta

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Jadikan Hasil Survei untuk Pacu Semangat Kerja

Kubu Anies-Muhaimin Jadikan Hasil Survei untuk Pacu Semangat Kerja

Nasional
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Nasional
Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com