Yenny Wahid: Staf Khusus Presiden Harus Bebas dari Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan, setiap pejabat publik harus menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hal ini Yenny sampaikan dalam merespons penilaian publik mengenai dugaan konflik kepentingan Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Devara.

Belva dinilai melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan yang ia pimpin, Skill Academy, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.

"Semua hal yang bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik. Apapun posisinya," kata Yenny saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Yenny menuturkan, ketika perusahaan milik pejabat publik terlibat proyek pemerintah, wajar jika masyarakat menduga adanya konflik kepentingan.

Pasalnya, dalam posisi demikian, sangat rawan pejabat publik melakukan penyalahgunaan wewenang.

Kedekatan dengan pusat kekuasaan membuat pejabat dan perusahaannya mudah mendapat akses untuk terlibat dalam proyek pemerintah.

Padahal, hal tersebut sangat bersinggungan dengan praktik kolusi dan nepotisme.

"Ini yang tidak diperbolehkan dalam negara demokrasi. Kan kita dari dulu berjuang keras untuk melawan korupsi, kolusi, nepotisme," ujar mantan Staf Khusus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Yenny menilai, seseorang yang telah diberi mandat sebagai pejabat publik harus mengemban nilai-nilai yang diamanahkan.

Oleh karenanya, pejabat itu harus mampu menanggung setiap risiko, termasuk mengesampingkan kepentingan pribadinya.

"Salah satu risikonya adalah siap berkorban. Mengorbankan waktu tenaga, bahkan kepentingan bisnis pribadi harus dikesampingkan," kata Yenny.