Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilihan Stafsus Milenial Dinilai Tak Berdasarkan Kebutuhan Pemerintah

Kompas.com - 20/04/2020, 13:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman menilai, kasus konflik kepentingan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan harus menjadi pelajaran bagi Presiden Joko Widodo dalam memilih pejabat.

Zaenur menilai pemilihan para staf khusus presiden ini tidak didasarkan pada kebutuhan pemerintah dan kompetensi para stafsus tersebut.

"Pemilihan pejabat itu harus berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang menurut saya pemilihan stafsus-stafsus milenial ini kan hanya menjadi pemoles, hanya menjadi hiasan," kata Zaenur kepada Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Berkaca dari Kasus Stafsus Milenial, Pukat UGM Sebut Setiap Pejabat Harus Dapat Orientasi tentang Etika

Zaenur berpendapat, selama ini para stafsus milenial itu pun tidak memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan.

Para stafsus milenial itu pun dinilai sebatas kosmetik untuk menunjukkan Jokowi mengakomodir generasi milenial di pemerintahannya.

"Mereka hanya sebagai semacam kosmetik kekuasaan bahwa kekuasaan telah mengakomodir generasi milenial di dalam kekuasaannya," ujar Zaenur.

Baca juga: Stafsus Milenial Presiden, Dulu Diharapkan, Kini Jadi Sorotan...

Zaenur pun menyoroti konflik kepentingan para stafsus milenial tersebut karena beberapa stafsus tercatat memiliki jabatan di perusahaan pribadi.

Menurut dia, Jokowi harus memberi opsi bagi para stafus milenial, yakni mengundurkan dari jabatan stafsus atau mundur dari jabatan di perusahaan mereka.

"Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar maka Presiden Jokowi harus memberikan penawaran kepada para stafsusnya untuk memilih salah satu di antara dua jabatan yang sedang diemban oleh para stafsus tersebut," kata Zaenur .

Baca juga: 4 dari 7 Staf Khusus Milenial Jokowi Miliki Perusahaan Sendiri, Siapa Saja Mereka?

Sebelumnya, stafsus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra dan Belva Devara dinilai melakukan konflik kepentingan.

Andi Taufan dinilai melakukan konflik kepentingan saat menyurati camat se-Indonesia terkait permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk melawan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan pribadinya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Sedangkan, Belva dinilai melakukan konflik kepentingan setelah perusahaan miliknya, Ruangguru, menjadi salah satu mitra dalam program kartu prakerja.

Baca juga: Ketika Stafsus Milenial Presiden Jadi Sorotan...

Di samping itu, empat dari tujuh stafsus milenial Jokowi tercatat memiliki jabatan di perusahaan pribadi mereka.

Mereka adalah pendiri PT Amartha Mikro Fintek, Andi Taufan Garuda Putra; CEO sekaligus co-founder Ruangguru.com, Adamas Belva Syah Devara; pendiri Creativepreneur Event Creator dan Chief Business Oficer Kreavi, Putri Indahsari Tanjung; dan pendiri Thisable Enterprise, Angkie Yudistia.

Sementara, tiga stafsus milenial lainnya tercatat bergerak di bidang sosial yaitu Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, dan Aminuddin Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com