Kompas.com - 20/04/2020, 09:44 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menganggap wajar permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar Kementerian Keuangan segera mentransfer dana bagi hasil yang berstatus piutang Pemprov DKI Jakarta.

Misbah mengatakan, saat ini ruang fiskal yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sangat sempit.

Sehingga, DKI Jakarta susah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 tanpa dana bagi hasil pemerintah pusat.

"Menurut saya, wajar Anies meminta percepatan pencairan dana bagi hasil, karena jumlah totalnya relatif besar, Rp 18,15 triliun," jelas Misbah melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Baca juga: Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Ia menjabarkan, per Maret 2020, pendapatan daerah yang masuk ke kas DKI baru Rp 11,62 triliun atau 14,15 persen dari total Pendapatan Daerah DKI.

Ditambah dengan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun lalu sebesar Rp 5,5 triliun, jumlah pendapatan daerah yang masuk ke kas DKI Jakarta baru sekitar Rp19,55 triliun pada Maret 2020

"Anggaran yang digunakan untuk belanja, termasuk gaji pegawai, belanja barang/jasa dan modal sudah mencapai Rp 9,88 triliun atau 12 persen dari total belanja daerah," ujar Misbah.

"Artinya, ruang fiskal DKI saat ini sangat sempit. Persoalannya ada pada cadangan anggaran yang dipunyai pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta," kata dia.

Baca juga: Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan sempat menagih dana bagi hasil yang belum dicairkan Kemenkeu saat rapat dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Anies menyebutkan, ada dua dana bagi hasil yang merupakan piutang Pemprov DKI di Kemenkeu.

Pertama, dana bagi hasil yang harusnya disetorkan Kemenkeu pada 2019. Mulanya, dana bagi hasil itu senilai Rp 6,4 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp 5,1 triliun.

Kedua DBH tahun 2020 yang dibagikan tahun ini untuk kuartal kedua yang sebesar Rp 2,4 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Nasional
Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Nasional
Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Nasional
Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.