Kompas.com - 20/04/2020, 09:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menganggap wajar permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar Kementerian Keuangan segera mentransfer dana bagi hasil yang berstatus piutang Pemprov DKI Jakarta.

Misbah mengatakan, saat ini ruang fiskal yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sangat sempit.

Sehingga, DKI Jakarta susah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 tanpa dana bagi hasil pemerintah pusat.

"Menurut saya, wajar Anies meminta percepatan pencairan dana bagi hasil, karena jumlah totalnya relatif besar, Rp 18,15 triliun," jelas Misbah melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Baca juga: Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Ia menjabarkan, per Maret 2020, pendapatan daerah yang masuk ke kas DKI baru Rp 11,62 triliun atau 14,15 persen dari total Pendapatan Daerah DKI.

Ditambah dengan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun lalu sebesar Rp 5,5 triliun, jumlah pendapatan daerah yang masuk ke kas DKI Jakarta baru sekitar Rp19,55 triliun pada Maret 2020

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Anggaran yang digunakan untuk belanja, termasuk gaji pegawai, belanja barang/jasa dan modal sudah mencapai Rp 9,88 triliun atau 12 persen dari total belanja daerah," ujar Misbah.

"Artinya, ruang fiskal DKI saat ini sangat sempit. Persoalannya ada pada cadangan anggaran yang dipunyai pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta," kata dia.

Baca juga: Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan sempat menagih dana bagi hasil yang belum dicairkan Kemenkeu saat rapat dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Anies menyebutkan, ada dua dana bagi hasil yang merupakan piutang Pemprov DKI di Kemenkeu.

Pertama, dana bagi hasil yang harusnya disetorkan Kemenkeu pada 2019. Mulanya, dana bagi hasil itu senilai Rp 6,4 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp 5,1 triliun.

Kedua DBH tahun 2020 yang dibagikan tahun ini untuk kuartal kedua yang sebesar Rp 2,4 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

Nasional
Aturan Lengkap Penerapan PPKM Level 4 untuk 7 Provinsi di Jawa-Bali...

Aturan Lengkap Penerapan PPKM Level 4 untuk 7 Provinsi di Jawa-Bali...

Nasional
Luhut: Jangan Sampai Ada yang Meninggal Lagi Saat Isolasi Mandiri

Luhut: Jangan Sampai Ada yang Meninggal Lagi Saat Isolasi Mandiri

Nasional
Daftar Wilayah di Luar Pulau Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Daftar Wilayah di Luar Pulau Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Nasional
Mahfud sejak Awal Tak Percaya Anak Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mahfud sejak Awal Tak Percaya Anak Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pinangki Akhirnya Dikirim ke Penjara Setelah Ketahuan Sebulan Tak Dieksekusi

Pinangki Akhirnya Dikirim ke Penjara Setelah Ketahuan Sebulan Tak Dieksekusi

Nasional
Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Nasional
Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Nasional
PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

Nasional
Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X