Kompas.com - 20/04/2020, 09:30 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah seusai acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah seusai acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah khawatir Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 tidak berjalan baik jika pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih terus meluas di Indonesia.

"Jangan sampai karena faktor deadline seperti ini, meski kita berharap segera selesai Covid-19 ini, tapi ternyata kualitas penyelenggaraan yang disiapkan ini sangat buruk sekali," kata Feri dalam sebuah diskusi yang digelar Minggu (19/4/2020).

Baca juga: KPU Rancang Pelaksanaan Pilkada 2020 jika Digelar saat Wabah Covid-19

KPU bersama DPR dan pemerintah telah sepakat menunda pemungutan suara Pilkada 2020 yang sedianya digelar pada 23 September menjadi 9 Desember akibat wabah virus corona.

Perubahan waktu itu, menurut Feri, harus diatur dalam sebuah payung hukum.

Payung hukum juga seharusnya mengatur perubahan terkait sejumlah hal lain, seperti anggaran, hingga penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Feri mengatakan, jika pemungutan suara digelar Desember, aturan perubahan waktu tahapan pelaksanaan Pilkada harus sudah rampung pada bulan Mei.

Baca juga: KPU Minta Diberi Kewenangan Penuh Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pilkada

Padahal, dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sulit untuk mengebut pembuatan regulasi.

"(Regulasi) ini harus dibuat, dikebut oleh KPU, menyampaikan itu dengan berbagai konsultasi yang ada, soal peraturan-peraturan yang ada. Ini enggak mungkin ketika Mei Covid-19 belum selesai," ujar Feri.

Feri pun khawatir, diputuskannya penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 hingga Desember disusupi oleh agenda terselubung yang berkaitan dengan calon kepala daerah petahana.

"Saya juga khawatir misalnya ketika Desember diputuskan ada target-target, ada hidden agenda yang ada, misalnya soal yang terkait petahana," kata eks Komisioner KPU itu.

"Ini juga harus menjadi catatan penting yang perlu jadi perhatian kita semua," ucap dia.

Baca juga: KPU: Pilkada 2020 pada 9 Desember Belum Jadi Keputusan sampai Ada Regulasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.