Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2020, 09:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah khawatir Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 tidak berjalan baik jika pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih terus meluas di Indonesia.

"Jangan sampai karena faktor deadline seperti ini, meski kita berharap segera selesai Covid-19 ini, tapi ternyata kualitas penyelenggaraan yang disiapkan ini sangat buruk sekali," kata Feri dalam sebuah diskusi yang digelar Minggu (19/4/2020).

Baca juga: KPU Rancang Pelaksanaan Pilkada 2020 jika Digelar saat Wabah Covid-19

KPU bersama DPR dan pemerintah telah sepakat menunda pemungutan suara Pilkada 2020 yang sedianya digelar pada 23 September menjadi 9 Desember akibat wabah virus corona.

Perubahan waktu itu, menurut Feri, harus diatur dalam sebuah payung hukum.

Payung hukum juga seharusnya mengatur perubahan terkait sejumlah hal lain, seperti anggaran, hingga penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat daerah.

Feri mengatakan, jika pemungutan suara digelar Desember, aturan perubahan waktu tahapan pelaksanaan Pilkada harus sudah rampung pada bulan Mei.

Baca juga: KPU Minta Diberi Kewenangan Penuh Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pilkada

Padahal, dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sulit untuk mengebut pembuatan regulasi.

"(Regulasi) ini harus dibuat, dikebut oleh KPU, menyampaikan itu dengan berbagai konsultasi yang ada, soal peraturan-peraturan yang ada. Ini enggak mungkin ketika Mei Covid-19 belum selesai," ujar Feri.

Feri pun khawatir, diputuskannya penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 hingga Desember disusupi oleh agenda terselubung yang berkaitan dengan calon kepala daerah petahana.

"Saya juga khawatir misalnya ketika Desember diputuskan ada target-target, ada hidden agenda yang ada, misalnya soal yang terkait petahana," kata eks Komisioner KPU itu.

"Ini juga harus menjadi catatan penting yang perlu jadi perhatian kita semua," ucap dia.

Baca juga: KPU: Pilkada 2020 pada 9 Desember Belum Jadi Keputusan sampai Ada Regulasi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Nasional
Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Nasional
Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Nasional
Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Nasional
Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa 'Buzzer', Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa "Buzzer", Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Nasional
Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Nasional
'Flashback' Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

"Flashback" Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

Nasional
Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Nasional
KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

Nasional
Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Nasional
KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

Nasional
Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Nasional
PT Bukit Asam Sukses Pulihkan 234 Hektar DAS di Muara Enim

PT Bukit Asam Sukses Pulihkan 234 Hektar DAS di Muara Enim

Nasional
Anies Sebut Indonesia Kembali Alami Proses Sentralisasi

Anies Sebut Indonesia Kembali Alami Proses Sentralisasi

Nasional
Ayah Mirna Salihin Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Ayah Mirna Salihin Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com