Untuk itu, pemerintah diminta lebih tegas, terkait aturan maupun penegakan hukumnya. Pasalnya, PSBB tidak akan jalan dan dijalankan tanpa law enforcement.
Selain itu, PSBB dinilai sebagai langkah yang permisif dibanding karantina wilayah, sehingga masyarakat cenderung santai dan tidak menganggap serius kebijakan tersebut.
Ada usulan, jika PSBB tidak efektif, maka pemerintah perlu melakukan lockdown atau karantina wilayah. Alasannya, Kota Wuhan berhasil meredam penyebaran Covid-19 dalam waktu tiga bulan setelah melakukan lockdown.
Bagaimana evaluasi PSBB di DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga? Apa benar PSBB di Jakarta tak berjalan optimal. Jika iya apa penyebabnya?
Apa benar pemerintah tak serius menerapkan PSBB? Bagaimana daerah menyikapi regulasi yang tumpang tindih terkait PSBB?
Apa dampak penolakan Kemenhub terkait penghentian operasional KRL terhadap pelaksanaan PSBB di Jakarta dan daerah penyangga?
Jika belum maksimal, pilihannya memperpanjang PSBB atau karantina wilayah?
Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (20/4/2020) yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.