Antisipasi Unjuk Rasa hingga Konflik Sosial, Polri Siapkan Satuan PHH

Kompas.com - 16/04/2020, 15:02 WIB
Kabarhakam Komjen Pol Agus Andrianto, Kakorlantas Irjen Pol Istiono, Kakorpolairud Irjen Pol Latif, dan Kasatlantas Polres Bogor AKP M Fadli Amri saat melakukan peninjauan jalur puncak pada Selasa (31/12/2019)  Humas NTMC PolriKabarhakam Komjen Pol Agus Andrianto, Kakorlantas Irjen Pol Istiono, Kakorpolairud Irjen Pol Latif, dan Kasatlantas Polres Bogor AKP M Fadli Amri saat melakukan peninjauan jalur puncak pada Selasa (31/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Operasi Pusat Operasi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Komjen Agus Andrianto meminta jajarannya menyiapkan personel penanggulangan huru hara (PHH) sebagai antisipasi terjadinya unjuk rasa hingga konflik sosial selama wabah Covid-19.

Arahan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/1183/IV/OPS.2./2020 tertanggal 13 April 2020.

Baca juga: Polri Catat Gangguan Kamtibmas Naik 19,72 Persen Februari hingga Maret

Surat itu ditandatangani Agus yang juga merupakan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Telegram tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

“Siapkan PHH (Brimob dan Sabhara), sarana prasarana, untuk antisipasi bila terjadi unras (unjuk rasa), kerusuhan, dan konflik sosial atau terjadi eskalasi situasi terburuk di wilayahnya masing-masing,” demikian tercantum dalam surat tersebut.

Baca juga: Polri Klaim Telah 205.502 Kali Bubarkan Massa Selama Wabah Covid-19

Agus juga meminta jajarannya menyiapkan personel terlatih untuk proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19, edukasi masyarakat agar tidak ada lagi penolakan.

Arahan lainnya yaitu, memastikan tidak ada blokade jalan yang berdampak pada jalur distribusi kebutuhan masyarakat, menindak penyebar hoaks, hingga membentuk satgas untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Kemudian, di surat telegram berikutnya, bernomor ST/1184/IV/OPS.2./2020, Agus memerintahkan jajarannya menyusun panduan dalam menangani massa sebagai antisipasi terjadinya unjuk rasa hingga konflik sosial.

Agus meminta protokol yang disusun mempertimbangkan terkait penyebaran virus corona.

“Untuk menyusun dan membuat SOP/panduan/cara bertindak bagi pasukan dalmas (pengendalian massa) dan PHH (Brimob dan Sabhara) untuk menangani massa tersebut dengan memperhatikan aspek keselamatan anggota dari penularan,” seperti dikutip dari telegram tersebut.

Baca juga: Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Saat dihubungi, Agus mengungkapkan bahwa arahan tersebut dibuat untuk mengantisipasi berbagai prediksi sejumlah gangguan.

“Sesuai eskalasi, alternatif CB (cara bertindak) tentu dibuat sesuai skenario prediksi kemungkinan yang terjadi,” ujar Agus, Kamis (16/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 RI Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 RI Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi KPK: Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Sedang Tangani Kasus Besar

Dirsoskam Antikorupsi KPK: Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Sedang Tangani Kasus Besar

Nasional
UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

Nasional
2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

Nasional
9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

Nasional
Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X