Kompas.com - 16/04/2020, 15:02 WIB
Kabarhakam Komjen Pol Agus Andrianto, Kakorlantas Irjen Pol Istiono, Kakorpolairud Irjen Pol Latif, dan Kasatlantas Polres Bogor AKP M Fadli Amri saat melakukan peninjauan jalur puncak pada Selasa (31/12/2019)  Humas NTMC PolriKabarhakam Komjen Pol Agus Andrianto, Kakorlantas Irjen Pol Istiono, Kakorpolairud Irjen Pol Latif, dan Kasatlantas Polres Bogor AKP M Fadli Amri saat melakukan peninjauan jalur puncak pada Selasa (31/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Operasi Pusat Operasi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Komjen Agus Andrianto meminta jajarannya menyiapkan personel penanggulangan huru hara (PHH) sebagai antisipasi terjadinya unjuk rasa hingga konflik sosial selama wabah Covid-19.

Arahan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/1183/IV/OPS.2./2020 tertanggal 13 April 2020.

Baca juga: Polri Catat Gangguan Kamtibmas Naik 19,72 Persen Februari hingga Maret

Surat itu ditandatangani Agus yang juga merupakan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Telegram tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

“Siapkan PHH (Brimob dan Sabhara), sarana prasarana, untuk antisipasi bila terjadi unras (unjuk rasa), kerusuhan, dan konflik sosial atau terjadi eskalasi situasi terburuk di wilayahnya masing-masing,” demikian tercantum dalam surat tersebut.

Baca juga: Polri Klaim Telah 205.502 Kali Bubarkan Massa Selama Wabah Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agus juga meminta jajarannya menyiapkan personel terlatih untuk proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19, edukasi masyarakat agar tidak ada lagi penolakan.

Arahan lainnya yaitu, memastikan tidak ada blokade jalan yang berdampak pada jalur distribusi kebutuhan masyarakat, menindak penyebar hoaks, hingga membentuk satgas untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Kemudian, di surat telegram berikutnya, bernomor ST/1184/IV/OPS.2./2020, Agus memerintahkan jajarannya menyusun panduan dalam menangani massa sebagai antisipasi terjadinya unjuk rasa hingga konflik sosial.

Agus meminta protokol yang disusun mempertimbangkan terkait penyebaran virus corona.

“Untuk menyusun dan membuat SOP/panduan/cara bertindak bagi pasukan dalmas (pengendalian massa) dan PHH (Brimob dan Sabhara) untuk menangani massa tersebut dengan memperhatikan aspek keselamatan anggota dari penularan,” seperti dikutip dari telegram tersebut.

Baca juga: Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Saat dihubungi, Agus mengungkapkan bahwa arahan tersebut dibuat untuk mengantisipasi berbagai prediksi sejumlah gangguan.

“Sesuai eskalasi, alternatif CB (cara bertindak) tentu dibuat sesuai skenario prediksi kemungkinan yang terjadi,” ujar Agus, Kamis (16/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Kemenkes Minta RS, Laboratorium, dan Penyedia Tes Patuhi Batas Tertinggi Tarif PCR

Kemenkes Minta RS, Laboratorium, dan Penyedia Tes Patuhi Batas Tertinggi Tarif PCR

Nasional
Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.