Alasan Pemerintah Setujui Pekanbaru Terapkan PSBB

Kompas.com - 14/04/2020, 18:04 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis (2/4/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penularan virus corona Achmad Yurianto mengungkapkan alasan Kota Pekanbaru disetujui untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

Menurutnya, Pekanbaru merupakan pusat penularan virus corona di Provinsi Riau sehingga PSBB perlu segera diterapkan di sana. 

"Salah satu yang sudah kita tahu dalam beberapa hari terakhir adalah penetapan PSBB yang mulai kini diberlakukan di Pekanbaru sebagai episentrum yang secara epidemiologi ini menjadi sumber (penularan) untuk Provinsi Riau dan sekitarnya," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Pemerintah: PSBB di 10 Daerah Untuk Memutus Penularan Covid-19

Sebelumnya Kemenkes telah menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta yang disusul daerah-daerang penyangganya.

Daerah penyangga itu beberapa berada di Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Kemudian, daerah penyangga DKI Jakarta juga berada di Tangerang Raya, yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Sehingga, kata Yuri, secara keseluruhan ada 10 daerah yang kini sudah mendapat persetujuan ataupun sudah menjalankan PSBB.

Baca juga: KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Yuri meminta semua pihak di 10 daerah mematuhi tata tertib selama masa PSBB.

"Mari kita patuhi sama-sama dan kita juga saling mengingatkan semua saudara kita untuk mematuhinya. Kita akan bersatu padu mulai dari pusat, daerah hingga tingkat desa, RT/RW dan sampai kehidupan keluarga masing-masing," tambah Yuri.

Diberitakan sebelumnya Yurianto mengatakan ada lima daerah yang belum mendapat persetujuan PSBB dari Kemenkes.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

TNI AU Kirimkan Bantuan Perahu Karet untuk Penanganan Banjir Kalsel

Nasional
Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Gempa Majene, BNPB Serahkan Dana Bantuan Kebutuhan Pokok Rp 4 Miliar

Nasional
Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Bahaya Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian: Rasa Aman Palsu dan Bikin Lengah

Nasional
Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Lebih dari 3.000 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Nasional
BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

Nasional
Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Nasional
Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

Nasional
Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X