Kemenkumham: Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat Tak Serta Merta Selesaikan Persoalan Over Kapasitas Lapas

Kompas.com - 14/04/2020, 13:45 WIB
Pembebesan tahanan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka memutus penyebaran mata rantai covid 19 di Lapas Kelas II B Ngawi belum mempengaruhi over kapasitas penghuni sel tahanan. KOMPAS.COM/ARDIANPembebesan tahanan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka memutus penyebaran mata rantai covid 19 di Lapas Kelas II B Ngawi belum mempengaruhi over kapasitas penghuni sel tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho menyatakan, meski pihaknya telah memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana, hal itu tidak serta merta dapat mengatasi persoalan over kapasitas di dalam penjara.

Dilansir dari Sistem Database Pemasyarakatan per 14 April 2020, setidaknya terdapat 260.281 warga binaan yang tersebar di 524 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di seluruh Indonesia.

Jumlah itu disebut telah melebihi kapasitas lapas dan rutan yang ada.

Baca juga: Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai...

"Kapasitas lapas dan rutan se-Indonesia itu 130.000," kata Nugroho dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat sebagai upaya untuk meminimalisir dampak penyebaran Covid-19 di lapas dan rutan.

Nugroho mengungkapkan, mayoritas tahanan di lapas saat ini adalah mereka yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba dan dihukum kurungan penjara lebih dari lima tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ditjen PAS: Napi yang Dibebaskan Bisa Dikembalikan ke Lapas jika Berulah

"Sekarang yang mengendap di lapas dan rutan dari perkara narkoba itu yang sebagai besar atau 90 persen (ancaman pidananya lima tahun ke atas itu jumlahnya sudah 134.000," ucapnya.

Sehingga, ia menambahkan, sekali pun pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan seluruh terpidana di luar kasus narkoba, hal itu tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan over kapasitas yang ada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.