Kemenkumham: Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat Tak Serta Merta Selesaikan Persoalan Over Kapasitas Lapas

Kompas.com - 14/04/2020, 13:45 WIB
Pembebesan tahanan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka memutus penyebaran mata rantai covid 19 di Lapas Kelas II B Ngawi belum mempengaruhi over kapasitas penghuni sel tahanan. KOMPAS.COM/ARDIANPembebesan tahanan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka memutus penyebaran mata rantai covid 19 di Lapas Kelas II B Ngawi belum mempengaruhi over kapasitas penghuni sel tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho menyatakan, meski pihaknya telah memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana, hal itu tidak serta merta dapat mengatasi persoalan over kapasitas di dalam penjara.

Dilansir dari Sistem Database Pemasyarakatan per 14 April 2020, setidaknya terdapat 260.281 warga binaan yang tersebar di 524 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di seluruh Indonesia.

Jumlah itu disebut telah melebihi kapasitas lapas dan rutan yang ada.

Baca juga: Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai...

"Kapasitas lapas dan rutan se-Indonesia itu 130.000," kata Nugroho dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat sebagai upaya untuk meminimalisir dampak penyebaran Covid-19 di lapas dan rutan.

Nugroho mengungkapkan, mayoritas tahanan di lapas saat ini adalah mereka yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba dan dihukum kurungan penjara lebih dari lima tahun.

Baca juga: Ditjen PAS: Napi yang Dibebaskan Bisa Dikembalikan ke Lapas jika Berulah

"Sekarang yang mengendap di lapas dan rutan dari perkara narkoba itu yang sebagai besar atau 90 persen (ancaman pidananya lima tahun ke atas itu jumlahnya sudah 134.000," ucapnya.

Sehingga, ia menambahkan, sekali pun pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan seluruh terpidana di luar kasus narkoba, hal itu tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan over kapasitas yang ada.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X