DPR Diminta Tak Ambil Keputusan Strategis Selama Pandemi Covid-19

Kompas.com - 13/04/2020, 14:27 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk tidak mengambil keputusan yang strategis selama pandemi Covid-19.

Hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, termasuk pengesahan undang-undang yang tak berhubungan dengan wabah, diminta untuk ditunda.

"Kami merekomendasikan seluruh proses pengambilan keputusan di luar Covid-19 itu diundurkan saja," kata Direktur Indonesian Parliamentary Center, Ahmad Hanafi, dalm sebuah diskusi, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Akan Sahkan RUU Berpolemik, DPR Dinilai Aji Mumpung Manfaatkan Wabah Covid-19

Hanafi mengatakan, selama masa sidang ketiga ini, muncul kesan bahwa DPR sengaja mengambil kesempatan dalam keterbatasan situasi pandemi.

Hal ini dibuktikan dengan rencana pengesahan sejumlah rancangan undang-undang dalam waktu dekat, seperti RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), hingga RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Padahal, masyarakat tengah berjuang untuk bertahan hidup menghadapi wabah.

"DPR seolah berjalan sendiri tidak kontekstual dengan apa yang dirasakan oleh warga," ujar Hanafi.

Baca juga: Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama wabah Covid-19 ini, lanjut Hanafi, langkah-langkah strategis yang diambil DPR seharusnya hanya yang berkaitan langsung dengan pandemi.

Misalnya, melakukan pembahasan penundaan Pilkada 2020, membahas Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19, atau Undang-undang Penanggulangan Bencana.

Hal-hal yang tidak berkaitan dengan Covid-19, kata Hanafi, seharusnya ditunda hingga pandemi usai.

"Kita mendorong supaya DPR lebih fokus terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

DPR berencana membahas sejumlah rancangan undang-undang di tengah pandemi Covid-19.

Sejumlah rancangan undang-undang tersebut antara lain, omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan hingga RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Nasional
Satgas Pastikan Belum Ada Sindikat Pemalsuan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Satgas Pastikan Belum Ada Sindikat Pemalsuan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Jakarta

Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Jakarta

Nasional
Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Nasional
UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

Nasional
UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

Nasional
Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Nasional
Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X