Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/04/2020, 18:04 WIB
Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. ANTARA FOTO/ARNAS PADDASejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo menyarankan agar pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk ditunda.

Sebab, ia menilai membahas RUU seperti itu di tengah pandemi virus corona ( Covid-19) sangat tidak pantas.

"Artinya kita postpone (tunda) saja, artinya pembahasan itu di-postpone-kan oleh teman-teman DPR," kata Rimawan dalam diskusi online yang diselenggarakan YLBHI, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Siap Gelar Raker Omnibus Law Ciptaker, DPR Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Menurut Rimawan, menyelamatkan nyawa manusia dari Covid-19 lebih penting daripada membahas RUU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, ia menyarankan DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kenapa tidak disatukan untuk memerangi covid terlebih dahulu nanti ketika covid-nya selesai selesai mari kita lakukan diskusi lagi perdebatan lagi monggo saja," ucap dia. 

Diberitakan sebelumnya, penolakan sejumlah elemen masyarakat agar DPR dan pemerintah tak membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah wabah Covid-19 tak direspons dengan baik.

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU sapu jagat tersebut dengan dalih tetap ingin produktif, di tengah status darurat kesehatan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat dengar pendapatnya pada Selasa (7/4/2020) memutuskan, tahap awal pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mengundang pemerintah guna melihat kesiapan untuk membahas RUU tersebut.

Baca juga: Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, rapat kerja dengan pemerintah akan dilakukan pada pekan depan.

"Raker yang terdekat di Baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah. Dengan Pak Airlangga, dan mungkin beberapa menteri terkait," kata Willy ketika dihubungi wartawan, Selasa (7/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X