Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selasa, Jokowi Akan Hadiri KTT ASEAN dan KTT ASEAN Plus Three secara Virtual

Kompas.com - 13/04/2020, 10:46 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengikuti pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN dan KTT Khusus ASEAN Plus Three (APT) yang akan dilangsungkan pada Selasa (14/4/2020).

Pelaksanaan kedua KTT itu rencananya akan dilakukan secara virtual atau melalui video konferensi. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif menyelenggarakan kedua KTT tersebut.

"Kita tidak bisa menunda KTT tersebut di situasi dunia dan kawasan kita yang sedang berjuang menghadapi Covid-19," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2020).

Baca juga: Trump Usulkan Pertemuan KTT ASEAN di Kota Judi Las Vegas

Bukan kali ini saja Presiden mengikuti KTT dengan cara tersebut. Sebelumnya, saat KTT G20 diselenggarakan pada 26 Maret lalu, Kepala Negara juga mengikuti dengan cara serupa.

KTT ASEAN akan dipimpin oleh Perdana Menteri Vietnam sebagai Ketua ASEAN dan diikuti oleh 10 kepala negara anggota ASEAN.

Sementara KTT ASEAN Plus Three, selain diikuti kepala negara ASEAN, juga akan diikuti kepala negara APT, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.

Retno menuturkan, salah satu agenda penting yang akan dibahas pada penyelenggaraan kedua KTT ini adalah kerja sama dalam penanggulangan Covid-19.

"KTT istimewa ini sangat strategis untuk satukan langkah lawan Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi se-ASEAN

Adapun rangkaian pertemuan akan membahas langkah bersama dalam menangani, membendung, dan memitigasi dampak Covid-19.

Selain itu, akan dipastikan kelancaran regional supply chain atas makanan, obat-obatan, dan barang-barang esensial lainnya, serta perlindungan terhadap warga negara ASEAN dan pemanfaatan sejumlah kerja sama yang dimiliki oleh APT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com