Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah

Kompas.com - 11/04/2020, 20:35 WIB
Peta penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia screenshootPeta penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah potensi Indonesia menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Yuri menanggapi Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG, Diah Saminarsih yang menyebutkan, Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 jika tidak segera melakukan kontrol.

"Nah itu (PSBB), apakah kita selama ini tidak melakukan pencegahan?," kata Yurianto ketika dihubungi wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Baca juga: Pakar Peringatkan, Indonesia dan India Berpotensi Jadi Episenter Baru Covid-19

Yuri mengatakan, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, pemerintah sudah membuat berbagai aturan dan saat ini masyarakat harus mematuhi aturan tersebut.

"Iya, (butuh kerja sama masyarakat). Peraturannya sudah banyak, tinggal dipatuhi saja. Banyak aturan kalau tidak ada yang mematuhi ya percuma," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah Amerika dan Eropa, Asia Tenggara disebut berpeluang menjadi episentrum baru pandemi Covid-19 jika wabah tidak terkontrol.

Regional Director WHO kawasan Asia Tenggara telah mengeluarkan sebuah media briefing sebagai peringatan dan saran kehati-hatian untuk negara di Asia Tenggara.

 

Baca juga: Pakar: Ini 2 Hal Besar agar Indonesia Tak Jadi Episenter Baru Corona

Ia berujar, gelombang episentrum wabah corona dari Amerika dan Eropa akan menuju Asia Tenggara.

Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG Diah Saminarsih menyampaikan bahwa potensi pergeseran gelombang episentrum wabah ke wilayah Asia Tenggara ini bisa jadi sangat besar jika tidak terkontrol dari sekarang.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, India di Asia Selatan juga disorot WHO sebagai negara yang padat penduduk.

"Indonesia dan India, apabila epidemi tidak terkontrol di dua negara tersebut, maka kawasan Asia Tenggara menjadi episentrum baru (Covid-19) di dunia," kata Diah dalam diskusi daring bertajuk "Hari Kesehatan Dunia 2020: Aksi Nyata Masyarakat Sipil di Masa Pandemi", Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Lockdown India: Polusi Berkurang, Himalaya pun Bisa Dipandang

Saat ini, episentrum ada di Amerika dan Eropa. Di Amerika Serikat, angka kematian bahkan bisa mencapai sekitar 1.000 kematian per hari.

"Kita tentu ingin menghindari ini terjadi di kawasan Asia Tenggara, termasuk menghindari ini terjadi di Indonesia," ujar dia.

Oleh sebab itu, Diah berujar Indonesia sebagai negara yang "terlambat" terinfeksi virus corona bisa mengambil pelajaran akan hal-hal yang dilakukan di negara lain.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Ada 47 Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua Sejak 2018

Amnesty: Ada 47 Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua Sejak 2018

Nasional
Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nasional
Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X