Doni Monardo Minta KPK dan BPKP Ikut Awasi Penggunaan Donasi untuk Covid-19

Kompas.com - 11/04/2020, 19:18 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak  1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
NOVA WAHYUDIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak 1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan mengawasi penggunaan dana bantuan yang diterima pemerintah melalui gugus tugas untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Ia berharap tetap ada akuntabilitas dan transparansi dana dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Tidak boleh sampai terjadi korupsi di tengah upaya besar kita untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini," kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2020).

Doni mengaku akan menindak tegas pihak yang berusaha menyalahgunakan dana bantuan penanganan Covid-19.

Baca juga: KPK Terbitkan SE soal Pencegahan Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Ia juga meminta aparat hukum segera mengambil tindakan tegas jika ada yang berupaya curi kesempatan untuk kepentingan pribadi di tengah usaha penanganan pandemi.

"Saya juga mengajak masyarakat dan media massa untuk ikut mengawasi berbagai bantuan yang telah diberikan banyak negara dan kelompok masyarakat untuk menanggulangi virus corona," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Laporkan saja kepada aparat penegak hukum apabila ada yang mencoba bermain-main dengan berbagai bantuan yang telah diterima dan penyalahgunaan perizinan bea masuk terhadap barang-barang untuk penanganan covid-19," ucapnya.

Baca juga: KPK Komunikasi dengan LKPP dan BPKP Awasi Pengadaan untuk Penanganan Covid-19

Diketahui, pemerintah telah menerima donasi Rp 194 miliar untuk penanganan Covid-19.

Donasi tersebut diterima dari masyarakat Indonesia hingga dunia.

"Lebih dari Rp 194 Miliar donasi masyarakat yang disumbangkan untuk merespon Covid-19 ini," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Sabtu sore.

Selain donasi dalam bentuk uang, pemerintah juga menyebut, sudah ada 18.000 relawan telah terdaftar untuk bersama-sama menangani virus corona Covid-19 ini.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.