Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi FAO Terkait Artikel Data Pasien Covid-19 Berdasarkan Pendapatan

Kompas.com - 11/04/2020, 16:46 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Redaksi Kompas.com mengklarifikasi artikel yang sebelumnya ditulis dengan judul "FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas".

Artikel itu merupakan informasi yang bersumber dari data milik World Food Programme (WFP), dan bukan bersumber dari FAO.

Adapun, FAO sebagai Badan Pangan Dunia merupakan lembaga independen yang berbeda dengan WFP.

Keduanya berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sama-sama berkantor pusat di Roma.

"FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO," demikian klarifikasi yang disampaikan FAO pada Sabtu (11/4/2020).

Sebagai penjelasan redaksi, informasi mengenai klasifikasi pengidap Covid-19 berdasarkan kelas pendapatan merupakan data yang diunggah WFP dalam situs resmi mereka, yaitu https://hungermap.wfp.org/.

Dengan demikian, data itu bersumber dari WFP dan bukan dari FAO seperti yang ditulis dalam artikel sebelumnya.

"FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel," tulis FAO.

Redaksi telah mengubah judul dan sejumlah isi di dalam artikel berikut: Data WFP Sebut Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas

Berikut klarifikasi utuh FAO sekaligus hak jawab terkait koreksi berita mereka:

Berkaitan dengan berita elektronik yang berjudul "FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas" diterbitkan tanggal 10 April 2020, dengan ini FAO Indonesia menegaskan bahwa berita itu tidak benar dengan alasan:

1. FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel tersebut.

2. FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO.

3. FAO meminta redaksi Kompas.com untuk mencabut pemberitaan tersebut dan memuat ralat dan klarifikasi kami.

4.. FAO adalah Badan Pangan dan Pertanian PBB yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani, nelayan, pembudidaya dan peternak di dunia dan memberikan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Di Indonesia, FAO bermitra secara teknis terutama dengan Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikananan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). FAO telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun 1978 dan telah menjalankan lebih 650 program dan proyek di Indonesia sampai hari ini.

Demikian surat pernyataan klarifikasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com