Klarifikasi FAO Terkait Artikel Data Pasien Covid-19 Berdasarkan Pendapatan

Kompas.com - 11/04/2020, 16:46 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 Ilustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Redaksi Kompas.com mengklarifikasi artikel yang sebelumnya ditulis dengan judul "FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas".

Artikel itu merupakan informasi yang bersumber dari data milik World Food Programme (WFP), dan bukan bersumber dari FAO.

Adapun, FAO sebagai Badan Pangan Dunia merupakan lembaga independen yang berbeda dengan WFP.

Keduanya berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sama-sama berkantor pusat di Roma.

"FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO," demikian klarifikasi yang disampaikan FAO pada Sabtu (11/4/2020).

Sebagai penjelasan redaksi, informasi mengenai klasifikasi pengidap Covid-19 berdasarkan kelas pendapatan merupakan data yang diunggah WFP dalam situs resmi mereka, yaitu https://hungermap.wfp.org/.

Dengan demikian, data itu bersumber dari WFP dan bukan dari FAO seperti yang ditulis dalam artikel sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel," tulis FAO.

Redaksi telah mengubah judul dan sejumlah isi di dalam artikel berikut: Data WFP Sebut Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas

Berikut klarifikasi utuh FAO sekaligus hak jawab terkait koreksi berita mereka:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X