Jokowi: PSBB Tidak Seragam di Seluruh Indonesia

Kompas.com - 10/04/2020, 06:01 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) tidak diberlakukan seragam di semua daerah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).

"Pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah dan PSBB ini ditetapkan oleh Menkes," ujar Jokowi.

"Baik itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum, ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, dan jumlah kematian di setiap baik kabupaten atau kota maupun provinsi," kata dia.

Baca juga: PSBB Jakarta, Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Selain itu, menurut Jokowi, penetapan PSBB berdasarkan pada perkembangan penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah.

Adapun faktor ekonomi, persediaan logistik dan kebutuhan sehari-hari, serta faktor keamanan serta sosial budaya juga harus diperhitungan.

Jokowi pun meminta pengajuan permohonan PSBB oleh kepala daerah tidak dilakukan secara gegabah.

"Juga didasarkan pada besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini penting. Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat," ucap Jokowi.

Sebelumnya Jokowi menyatakan, implementasi Permenkes No 9 Tahun 2020 yang menjadi acuan teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat penting untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Karenanya, Jokowi berharap Permenkes tersebut bisa diimplementasi dengan mudah sehingga mempercepat pihak yang hendak menerapkan PSBB.

Baca juga: Selama PSBB, Anies Minta Aktivitas Perkantoran di Jakarta Dihentikan dan Diganti WFH

Jokowi pun meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penerapan PSBB.

"Pentingnya kerja sama antara pusat dan daera sehingga komunikasi pusat dan daerah betul-betul harus selalu dilakukan sehingga semuanya kita memiliki satu visi, memiliki satu garis yang sama dalam menyelesaikan Covid-19 ini," kata Jokowi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X