Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Kompas.com - 08/04/2020, 11:47 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Bansos sembako ini akan diberikan selama tiga bulan ke depan. Itu artinya, setiap keluarga akan menerima paket sembako sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan ke depan.

"Dan juga tetap kami menerapkan social atau physical distancing pada saat para keluarga penerima manfaat itu mengambil sembakonya di e-warung – e-warung yang jadi mitra kami," kata dia.

Baca juga: Daftar Kartu Prakerja Harus Sedang Menganggur?

4. Kartu Prakerja

Penyaluran Kartu Prakerja ditargetkan akan dimulai pada Kamis (9/4/2020) besok.

Menurut Presiden, target utama dari penyaluran Kartu Prakerja ini adalah masyarakat yang terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kantornya, pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

"Anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun," kata Presiden.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan, jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja ini mencapai 5,6 juta penerima.

5. Subsidi listrik

Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pelanggan listrik, terutama bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA.

Bagi pelanggan 450 VA, tarif listrik mereka akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan.

Baca juga: Tanya Jawab Seputar Subsidi Listrik Prabayar dan Pascabayar PLN

Sementara, pelanggan 900 VA akan dipangkas biaya pemakaian listriknya hingga 50 persen. Kebijakan ini berlaku bagi 7 juta pelanggan.

6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga.

Menurut Juliari, penerima bantuan ini adalah mereka yang belum menenerima bansos PKH, BPNT, maupun kartu pra kerja.

Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah menerima bansos.

"Rencananya, kami akan mulai secepatnya. Kita ingin mulai bulan ini, tapi tentunya karena baru diputuskan hari ini, kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi terlebih dahulu," kata Juliari.

Baca juga: Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

7. Bansos khusus wilayah Jabodetabek

Presiden menyampaikan, alokasi bantuan khusus ini sebesar Rp 3,7 juta berbasis keluarga.

"Rp 1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Rp 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19," kata Presiden.

Bantuan ini di luar dari bantuan paket sembako yang akan disiapkan Kemensos sebanyak 200.000 paket.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, ada 4,1 juta keluarga yang menjadi target penerima bantuan. Rinciannya, 2,5 juta penerima berada di DKI, sedangkan 1,6 juta penerima tersebar di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com