Kompas.com - 08/04/2020, 06:28 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang ekonominya terdampak pandemi virus corona Covid-19. Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako serta bantuan langsung tunai.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo lewat video conference, Rabu (8/4/2020) kemarin. Berikut rangkumannya:

Paket sembako untuk Jabodetabek

Presiden Jokowi memutuskan akan memberi bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta yang kini sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Lima daerah lain yang berbatasan dengan Jakarta juga akan kebagian paket sembako, yakni Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Baca juga: Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan, paket sembako yang diberikan ke warga di Jabodetabek senilai Rp 600.000 per bulan.

"Akan ada bansos khusus dari Presiden untuk Jabodetabek berupa paket sembako dengan nilai Rp 600.000 per keluarga," kata Juliari usai rapat dengan Presiden.

Juliari menyebutkan, paket sembako tersebut akan diberikan selama tiga bulan dan akan dimulai per bulan April ini.

Jadi, total tiap keluarga miskin akan mendapat paket sembako senilai Rp 1,8 Juta.

"Penyaluran akan kami mulai dalam waktu dua minggu dari sekarang," kata Juliari.

Baca juga: Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Juliari menyebutkan, pemerintah menggunakan data terpadu milik Kemensos dalam memilih tiap keluarga yang berhak mendapatkan paket sembako ini.

Data itu akan dilengkapi juga dengan data milik pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ada 1,7 juta keluarga di wilayah Jabodetabek yang akan menerima paket sembako ini.

BLT untuk luar Jabodetabek

Sementara untuk warga di luar wilayah Jabodetabek akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jumlah yang diterima tiap keluarga juga adalah Rp 600.000 per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan, dimulai dari bulan April ini.

"BLT selama tiga bulan dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Juliari.

Baca juga: Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Juliari menyebutkan, BLT ini akan diberikan kepada seluruh keluarga di luar wilayah Jabodetabek yang terdata dalam data terpadu Kemensos.

Namun syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja.

Ia memperkirakan ada sekitar 9 juta keluarga yang akan menerima BLT ini.

Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan tiap pemerintah daerah untuk pemutakhiran data.

"Nanti kami juga minta data tambahan dari pemda," kata Juliari.

Bantuan lain

Selain dua bantuan langsung tersebut, pemerintah juga menambah anggaran untuk program bantuan sosial lainnya.

Baca juga: Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditambah jumlah penerimanya dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.

Nilai uang tunai yang diberikan untuk tiap penerima manfaat juga meningkat 25 persen.

"Dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat.

Penerima Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima.

Nilainya juga dinaikkan sebesar 30 persen dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Lalu, Kartu Prakerja juga anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima manfaatnya juga ditambah menjadi 5,6 juta orang.

"Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Jokowi Minta Bansos Dibeli dari Pedagang, Diantar Pakai Ojek

Terakhir, pemerintah juga menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA kategori subsidi.

Pembebasan tarif dan diskon listrik ini berlaku tiga bulan, yakni pada bulan April, Mei, dan Juni.

Total, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini.

Libatkan pedagang dan ojek

Presiden Jokowi pun meminta penyaluran program jaring pengaman sosial ini dieksekusi dengan melibatkan pedagang sembako hingga pengendara ojek.

Jokowi ingin banyak pihak terlibat dalam penyaluran bansos agar ada pergerakan ekonomi di tengah pandemi virus corona Covid-19.

"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," kata Jokowi.

"Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita, dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Minta Kartu Pra-Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK akibat Covid-19

Jokowi juga meminta jajarannya memastikan bahwa penyaluran berbagai bantuan ini tepat sasaran.

"Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat, saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga, betul-betul bantuan ini bisa tepat," tegasnya.

Jokowi juga meminta agar penyaluran bantuan ini secepat mungkin dilakukan.

Sebab, dampak wabah Covid-19 sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Ia juga meminta mekanisme penyalurannya dibuat seefisien mungkin.

"Gunakan cara-cara praktis dan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat," ujar Kepala Negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Nasional
Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Nasional
Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Nasional
Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Nasional
Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Nasional
Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Nasional
Manifestasi Rambut Putih

Manifestasi Rambut Putih

Nasional
Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Nasional
KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

Nasional
Bom Bunuh Diri, Lagi

Bom Bunuh Diri, Lagi

Nasional
Hakim Heran Sambo Tak Langsung Laporkan Pengakuan Pelecehan Istrinya ke Kapolres, padahal Punya Kuasa

Hakim Heran Sambo Tak Langsung Laporkan Pengakuan Pelecehan Istrinya ke Kapolres, padahal Punya Kuasa

Nasional
Bupati Bangkalan Diduga Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas

Bupati Bangkalan Diduga Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar | KUHP Atur Pidana Perbuatan Berisik Tengah Malam

[POPULER NASIONAL] Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar | KUHP Atur Pidana Perbuatan Berisik Tengah Malam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.