Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Kompas.com - 08/04/2020, 11:47 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

2. Padat Karya Tunai (PKT)

Presiden mendorong agar pelaksanaan PKT yang banyak dilangsungkan di wilayah pedesaan dapat dilakukan lebih luas.

Tak hanya melalui skema dana desa, tetapi juga melalui alokasi anggaran yang dimiliki sejumlah kementerian.

Baca juga: Berikut Rincian Program Padat Karya Tunai Rp 10 Triliun

Misalnya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden mencontohkan, jika selama ini hanya ada 10 PKT, maka didorong agar jumlahnya meningkat hingga lima kali lipat.

"Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya," kata Jokowi.

Khusus untuk penyaluran PKT dengan skema dana desa, menurut Kepala Negara, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko dampak sosial Covid-19, yaitu bantuan sosial warga terdampak dan program padat karya tunai di desa yang pelaksanaannya harus dipercepat.

Berdasarkan laporan yang diterima, hingga akhir Maret 2020 dana desa yang tersalurkan baru 32 persen atau sekitar Rp 9,3 triliun dari pagu tahap pertama sebesar Rp 28 triliun.

Baca juga: Pertahankan Daya Beli, Padat Karya Tunai Rp 10 Triliun Mulai Dikucurkan

Artinya, jika dibandingkan total Rp 72 triliun dana desa yang hendak disalurkan pada tahun ini, presentase penyalurannya masih terlalu kecil yakni 13 persen.

"Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerima manfaat PKT ini harus diutamakan kepada para pekerja informal maupun sektor UMK, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pelibatan masyarakat ke dalam PKT Desa ditujukan bagi para penganggur dari mana pun asalnya, tapi berdomisili di desa tersebut.

Adapun sasaran dana desa adalah mereka yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) maupun bantuan lain dari kebijakan APBN.

Baca juga: Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Selain itu, PKT Desa yang menggunakan dana desa diupayakan semaksimal mungkin memiliki nilai upah yang lebih besar dari pada nilai bahan, karena targetnya adalah keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur, atau setengah penganggur.

Upah tersebut nantinya akan diupayakan diberikan setiap hari. Namun, bila terpaksa maksimal tujuh hari sekali.

"Supaya sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko perekonomian tadi, menopang atau meningkatkan daya beli warga desa dan ini tentu akan memberikan daya tahan ekonomi," kata Abdul Halim.

3. Kartu Sembako

Presiden menekankan, agar penerima manfaat dari kartu sembako dapat ditingkatkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Tak hanya itu, nilai manfaat yang diterima pun juga harus ditingkatkan.

"Nilainya dinaikkan dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 dan diberikan selama sembilan bulan," kata Presiden.

Baca juga: Pemerintah Tambah Anggaran PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan kepada Kemensos agar segere mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Sementara itu, Juliari menyatakan, nilai indeks bansos sembako yang akan dibagikan di wilayah Jabodetabek sebesar Rp 200.000. Adapun, menurut rencana bansos tersebut akan mulai didistribusikan Rabu (8/4/2020).

"Jadi, paket sembako ini, bansos khusus ini adalah untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos khusus yang dari Presiden untuk wilayah Jabodetabek yang tadi saya sampaikan di awal," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com