Kompas.com - 07/04/2020, 19:27 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembatasan jumlah penumpang untuk mudik Lebaran 2020 rencananya juga diterapkan bagi transportasi umum, seperti bus.

Wacana pembatasan tersebut dirancang sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

“Diutamakan bagi kendaraan bus, bahkan kereta api juga diatur oleh pihak KAI (PT Kereta Api Indonesia) pengaturan kursinya,” kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Pembatasan jumlah penumpang yang direncanakan adalah setengah dari kapasitas kendaraan tersebut.

Misalnya, bus dengan kapasitas 40 orang hanya boleh diisi maksimal 20 penumpang.

Kemudian, kendaraan jenis sedan mengangkut maksimal dua orang. Contoh lainnya, kendaraan jenis multi purpose vehicle (MPV) maksimal berpenumpang tiga orang.

Sementara itu, pengendara roda dua tidak boleh berboncengan.

Benyamin menyebut, sanksi bagi bus maupun kendaraan pribadi yang melanggar adalah diminta pulang atau putar balik.

Bahkan, perusahaan otobus (PO) akan diberi sanksi jika melanggar. Sanksi tersebut akan diberikan oleh Kementerian Perhubungan.

“Tetap akan diputar balikan atau bus menurunkan sebagian penumpangnya. Tanggung jawab PO untuk jemput penumpang tersebut, PO-nya akan diberi sanksi oleh Kementerian Perhubungan,” tutur dia.

Baca juga: ASN Dilarang Mudik, Pemkot Solo Siap Ikuti Instruksi Pemerintah Pusat

Menurut dia, jajaran Korlantas akan mengawasi penerapan kebijakan tersebut di sejumlah titik di jalan tol dan jalan non-tol. Kendati demikian, titik pengawasan secara pasti belum ditentukan.

Ia mengatakan, wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh sejumlah instansi terkait.

Diberitakan, meski pemerintah tak mengeluarkan larangan resmi soal mudik Lebaran 2020 di tengah wabah Covid-19, tetapi upaya pencegahan melalui imbauan terus dilakukan.

Bahkan, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai kebijakan ketat bagi masyarakat yang tetap nekat akan melaksanakan mudik, salah satunya mengimplementasi jaga jarak fisik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Ridwan Djamaluddin mengatakan, jaga jarak fisik tersebut di antaranya akan dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Ridwan menyebut, saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Kepolisian Negara RI, dan lembaga lainnya sedang mengerjakan buku panduan yang akan menjadi standar operasional prosedur (SOP) untuk implementasi langkah-langkah tersebut.

Baca juga: ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

Audiensi publik juga akan diadakan sebelum buku panduan diluncurkan.

"Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah. Langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama 2 bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur," ucap Ridwan dalam keterangan resmi Biro Komunikasi Kemenko Marves, Senin (6/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertolak Menuju Batang, Jokowi akan Lakukan Groundbreaking Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi akan Lakukan Groundbreaking Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasional
Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Nasional
Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Nasional
Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan, Mudah-mudahan

Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan, Mudah-mudahan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Nasional
KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

Nasional
Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Nasional
Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkistis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkistis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.