Kompas.com - 07/04/2020, 11:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan pembatasan jumlah penumpang per kendaraan saat mudik Lebaran 2020 imbas wabah Covid-19.

Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono menuturkan, setiap kendaraan diharapkan hanya mengisi setengah dari kapasitas penumpang.

"Misalnya mobil sedan hanya diberlakukan untuk dua orang, kemudian mobil station, kijang, itu cukup tiga orang, depan, tengah, belakang, tiga orang," ujar Istiono melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Kemudian, pengendara roda dua diharapkan tidak berboncengan.

Baca juga: Master Boleh Makan Paku, Tapi Corona Tak Main-Main, Jangan Mudik

Langkah tersebut merupakan bagian dari skenario yang disiapkan Korlantas demi mencegah penyebaran virus antarprovinsi selama mudik.

Langkah lainnya adalah menyiapkan posko kesehatan yang terhubung langsung dengan rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah tersebut serta tempat peristirahatan.

Posko kesehatan akan ditempatkan di tempat-tempat keberangkatan dan kedatangan, jalan arteri, dan rest area di jalan tol.

"Kemudian di tol pula, yang bukan melalui jalan arteri juga kita siapkan di rest area itu, posko kesehatan yang connect juga dengan rumah sakit rujukan Covid-19," katanya.

Baca juga: Polda Jabar Imbau Polisi dan ASN Polri Tidak Mudik

Nantinya, mereka yang mudik akan berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan harus melakukan karantina selama 14 hari.

Istiono mengatakan, operasi tersebut dilakukan di tengah kejadian luar biasa (KLB). Operasi itu, katanya, juga merupakan operasi kemanusiaan.

Maka dari itu, sanksi bagi mereka yang melanggar adalah dipulangkan.

Lebih lanjut, meski tidak dilarang, masyarakat tetap diharapkan tidak mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Kasus Corona di Indonesia Bertambah, Warga Diminta Tak Usah Mudik

Diberitakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan tidak akan melarang masyarakat mudik Lebaran di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal ini diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas pada Kamis (2/4/2020).

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat.

Saat ditanya alasan pemerintah tak melarang mudik, Luhut hanya menjawab singkat.

Baca juga: Pakar Transportasi UGM Imbau Pemerintah Tegas Soal Larangan Mudik

Luhut menyebut ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tak akan diindahkan oleh masyarakat.

Kendati demikian, Luhut menegaskan, pemerintah tetap mengimbau masyarakat tidak mudik demi mencegah penyebaran virus corona.

"Jadi sekarang kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik, nanti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Kalau membawa penyakit itu di daerah ada yang meninggal, bisa keluargamu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Nasional
Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Nasional
Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos 'Fit and Proper Test'

Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos "Fit and Proper Test"

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Nasional
Diusung Jadi Capres 2024, Anies Respek Surya Paloh Utamakan Kepentingan Publik

Diusung Jadi Capres 2024, Anies Respek Surya Paloh Utamakan Kepentingan Publik

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Tragedi Stadion Kanjuruhan

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.