Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Kompas.com - 07/04/2020, 11:37 WIB
Sejumlah calon penumpang berjalan menuju Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh-Sinabang Desa Gampong Teugoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (30/3/2020). Meskipun Kementerian Perhubungan telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran COVID-19, tapi sebagian warga malah antusias untuk pulang kampung guna mengantisipasi jika pemerintah setempat menghentikan pelayaran dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww. ANTARA FOTO/SYIFA YULINNASSejumlah calon penumpang berjalan menuju Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh-Sinabang Desa Gampong Teugoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (30/3/2020). Meskipun Kementerian Perhubungan telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran COVID-19, tapi sebagian warga malah antusias untuk pulang kampung guna mengantisipasi jika pemerintah setempat menghentikan pelayaran dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan pembatasan jumlah penumpang per kendaraan saat mudik Lebaran 2020 imbas wabah Covid-19.

Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono menuturkan, setiap kendaraan diharapkan hanya mengisi setengah dari kapasitas penumpang.

"Misalnya mobil sedan hanya diberlakukan untuk dua orang, kemudian mobil station, kijang, itu cukup tiga orang, depan, tengah, belakang, tiga orang," ujar Istiono melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Kemudian, pengendara roda dua diharapkan tidak berboncengan.

Baca juga: Master Boleh Makan Paku, Tapi Corona Tak Main-Main, Jangan Mudik

Langkah tersebut merupakan bagian dari skenario yang disiapkan Korlantas demi mencegah penyebaran virus antarprovinsi selama mudik.

Langkah lainnya adalah menyiapkan posko kesehatan yang terhubung langsung dengan rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah tersebut serta tempat peristirahatan.

Posko kesehatan akan ditempatkan di tempat-tempat keberangkatan dan kedatangan, jalan arteri, dan rest area di jalan tol.

"Kemudian di tol pula, yang bukan melalui jalan arteri juga kita siapkan di rest area itu, posko kesehatan yang connect juga dengan rumah sakit rujukan Covid-19," katanya.

Baca juga: Polda Jabar Imbau Polisi dan ASN Polri Tidak Mudik

Nantinya, mereka yang mudik akan berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan harus melakukan karantina selama 14 hari.

Istiono mengatakan, operasi tersebut dilakukan di tengah kejadian luar biasa (KLB). Operasi itu, katanya, juga merupakan operasi kemanusiaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

Nasional
RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Nasional
Anggota Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 75 Persen

Anggota Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 75 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X