Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 17:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, selama menghadapi pandemi yang disebabkan virus corona itu ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait virus corona atau Covid-19.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Jangan Hanya Bercanda, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Masyarakat Cegah Corona

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi pada masa pra-krisis Covid-19.

Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh berbagai pejabat, dari yang tertinggi hingga tingkat eselon 1.

Pejabat itu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.

Pada fase pra krisis yang dimulai dari akhir Januari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Wijayanto mencontohkan, pada pertengahan Febuari misalnya, melalui akun Twitter-nya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.

Lalu, Wakil Preisden Ma'ruf Amin sempat menyebut bahwa virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut. Saat itu belum ditemukan pasien Covid-19 di Tanah Air

Tidak hanya itu, ketika negara lain mulai memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, presiden hingga sejumlah menteri justru menyebut bakal menggalakkan sektor pariwisata.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com