Permenkes tentang PSBB Dinilai Bisa Perlambat Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 12:34 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/KOMPAS.comIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memperumit birokrasi penetapan kebijakan penanganan Covid-19.

Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nusryamsi mengatakan, Permenkes No 9/2020 itu berpotensi memperlambat penanganan Covid-19 yang diupayakan pemerintah.

"Alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Wilayah, sehingga berpotensi semakin lambatnya penanganan Covid-19 oleh pemerintah," kata Fajri kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Di Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Penjelasan soal Aturan PSBB

Fajri khususnya mengkritik Pasal 3 dan 4 Permenkes No 9/2020, yang mengatur tentang permohonan penetapan PSBB.

Dalam pasal tersebut, diatur bahwa menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/wali kota.

Selanjutnya, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah harus menyertakan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.

Baca juga: Bagaimana Kriteria Penetapan PSBB untuk Suatu Daerah?

Kepala daerah juga mesti menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

"Padahal, pemerintah pusat sudah melakukan penghimpunan dan pengolahan data-data tersebut pada setiap wilayah di Indonesia berdasarkan laporan setiap laboratorium tes Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujar Fajri.

"Bahkan setiap hari pemerintah mengumumkan data tersebut ke publik melalui juru bicaranya," imbuhnya.

Baca juga: Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Belum lagi, kata Fajri, aturan di Pasal 7 yang menyatakan menteri membentuk tim untuk menetapkan PSBB.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X