Permenkes tentang PSBB Dinilai Bisa Perlambat Penanganan Covid-19

Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nusryamsi mengatakan, Permenkes No 9/2020 itu berpotensi memperlambat penanganan Covid-19 yang diupayakan pemerintah.

"Alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Wilayah, sehingga berpotensi semakin lambatnya penanganan Covid-19 oleh pemerintah," kata Fajri kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Fajri khususnya mengkritik Pasal 3 dan 4 Permenkes No 9/2020, yang mengatur tentang permohonan penetapan PSBB.

Dalam pasal tersebut, diatur bahwa menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/wali kota.

Selanjutnya, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah harus menyertakan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.

Kepala daerah juga mesti menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

"Padahal, pemerintah pusat sudah melakukan penghimpunan dan pengolahan data-data tersebut pada setiap wilayah di Indonesia berdasarkan laporan setiap laboratorium tes Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujar Fajri.

"Bahkan setiap hari pemerintah mengumumkan data tersebut ke publik melalui juru bicaranya," imbuhnya.

Belum lagi, kata Fajri, aturan di Pasal 7 yang menyatakan menteri membentuk tim untuk menetapkan PSBB.

Pasal 7 ayat (2) berbunyi, tim bertugas melakukan kajian epidemiologis, melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 7 ayat (3) berbunyi, dalam melakukan kajian, tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, khususnya terkait dengan kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah.

Menurut Fajri, aturan ini makin memperpanjang birokrasi penanganan Covid-19 dan menjadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan.

Ia mengatakan, saat ini persebaran virus corona sudah tidak lagi dilihat berdasarkan sekat-sekat wilayah.

Pemerintah daerah semestinya dilibatkan untuk memastikan kesiapan wilayah masing-masing untuk melaksanakan PSBB. Pemerintah pusat wajib membantu jika ada daerah yang tidak siap.

"Mengacu pada Pasal 9 ayat (2), pemerintah daerah harus memiliki peran dengan dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam memastikan kesiapan daerah melaksanakan PSBB," ujar Fajri.

"Apabila pemerintah daerah menyatakan ada ketidaksiapan dari salah satu aspek tersebut, maka pemerintah pusat wajib menyediakannya," imbuhnya.

Karena itu, Fajri menyatakan tiga tuntutan PSHK terhadap pemrintah dan DPR dalam penanganan Covid-19.

Salah satunya, PSHK meminta pemerintah merevisi Permenkes No 9/2020 untuk memangkas birokrasi dalam penetapan PSBB.

Selain itu, kata Fajri, PSHK meminta DPR fokus mengawasi penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan tidak menjalankan agenda legislasi selain yang berkaitan dengan penanganan dan pengendalian virus corona.

Tiga tuntutan PSK secara terperinci adalah sebagai berikut.

1. Menteri Kesehatan untuk segera merevisi Permenkes 9/2020 dengan memangkas birokrasi dalam penetapan PSBB, yaitu dengan menjadikan usulan pemerintah daerah untuk penetapan PSBB lebih sederhana, dengan menjadikan data jumlah dan persebaran kasus Covid-19 diambil dari data nasional; dan menjadikan Gugus Tugas sebagai forum koordinasi dan pengambilan keputusan wilayah mana saja yang layak diberlakukan PSBB, atau bahkan karantina wilayah.

2. Presiden untuk melakukan restrukturisasi dalam Gugus Tugas dengan menempatkan presiden/wakil presiden atau Menteri Kesehatan sebagai Ketua Gugus Tugas demi efektivitas dan akuntabilitas kerja Gugus Tugas dalam pengambilan kebijakan, serta menyesuaikan dengan status Kedaruratan Kesehatan yang sudah ditetapkan melalui Keppres 11 Tahun 2020, dan bukan darurat bencana.

3. DPR untuk menghentikan seluruh agenda legislasi kecuali pembahasan, Perppu 1 Tahun 2020 dan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan percepatan penanganan Covid-19, dan mendesak pemerintah segera mengajukan usul revisi APBN 2020, untuk direalokasikan kepada penanganan Covid-19.