Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 18:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji akan menindaklanjuti permintaan sejumlah gubernur untuk menindaklanjuti koordinasi dalam penanganan Covid-19.

Adapun, tiga gubernur yang meminta adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Untuk koordinasi DKI, Jawa Barat, dan Banten nanti akan kami tindaklanjuti supaya ada kerja sama," ujar Ma'ruf Amin saat video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Menurut Ma'ruf koordinasi yang dilakukan oleh ketiga provinsi tersebut tidak hanya soal Covid-19 tetapi juga soal beberapa masalah lainnya.

Baca juga: Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Di antaranya soal penanggulangan banjir dan perencanaan daerah yang juga harus dikoordinasikan.

"Jadi ada konsep terintegrasi. Ini ternyata upaya-upaya melakukan koordinasi juga harus diprioritaskan. Kami akan coba fasilitasi," kata dia.

Sebelumnya, dalam video conference tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memperhatikan gerak penduduk yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam penyebaran Covid-19.

Dari jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 50 juta orang, kata dia, 70 persen di antaranya berputar di kawasan Jabodetabek.

"Sehingga salah satu yang harus Pak Wapres berikan atensi adalah gerak tiga provinsi ini, memang belum banyak komunikasi secara teknis dan fasilitas," ujar Ridwan.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Masyarakat Tahan Diri untuk Mudik

Oleh karena itu, kata dia, agar ada koordinasi dan komunikasi, maka pemerintah pusat perlu memfasilitasinya.

Menurut dia, jika Jabodetabek kompak baik dalam hal kebijakan, distribusi alat, dan sebagainya maka minimal 70 persen sebaran Covid-19 bisa dikendalikan dalam satu frekuensi.

"Saya mohon izin, kami belum punya kesempatan untuk melakukan itu. Saya tidak bisa berinisiatif terlalu jauh karena saya paham Pak Anies dan Pak Wahidin juga sibuk dengan apa yang juga dilakukan. Jadi mungkin Bapak bisa tugas level menteri dalam hal ini," kata dia.

Baca juga: Tips Sehat ala Maruf Amin Jaga Kesehatan Cegah Virus Corona

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com