Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Kompas.com - 02/04/2020, 11:39 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, syarat-syarat detail mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

"Tinggal nanti Menkes segera mengatur lebih rinci dalam Permen, apa kriteria daerah-daerah yang bisa diterapkan PSBB. Angka apa yang bisa diterapkan oleh daerah. Saya minta dalam waktu maksimal 2 hari peraturan menteri itu bisa selesai," ujar Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Ia pun meminta seluruh level pemerintahan mulai dari pusat, daerah, hingga desa mematuhi aturan tersebut.

Jokowi kembali mengingatkan agar pemerintah daerah hingga desa satu visi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi wabah Covid-19.

"Saya mengingatkan bahwa kita telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB sebagai rujukan bersama dan juga perlu saya tegaskan bahwa mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa, lurah harus satu visi yang sama," ujar Jokowi.

Baca juga: Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

"Satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas," lanjut dia.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi wabah Covid-19.

Kebijakan itu didasari Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Jokowi Izinkan Pemda Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Syaratnya

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Nasional
Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan 'New Normal'

Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan "New Normal"

Nasional
Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Nasional
Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Nasional
Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Nasional
RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes 'Swab'

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes "Swab"

Nasional
Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X