Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (Pemda) tak membuat kebijakan sendiri-sendiri untuk membendung arus mudik di tengah wabah Covid-19.

Ia meminta kebijakan untuk membendung arus mudik harus dibuat secara terukur, komprehensif, dan tidak berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing daerah.

Baca juga: Jokowi akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

"Mengenai arus mudik saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah dan di hilir," kata Jokowi.

Ia pun meminta semua level pemerintahan dilibatkan secara aktif untuk mengatasi wabah Covid-19, dari pemerintahan pusat hingga desa.

Jokowi meminta pemerintah desa proaktif mendata warganya yang sudah terlanjur mudik dan menetapkan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) bagi pemudik tersebut.

Baca juga: Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik

Selain itu, kepala desa diharapkan aktif memantau proses karantina mandiri yang dilakukan pemudik tersebut.

"Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan), sehingga harus jalankan isolasi mandiri," ujar Jokowi.

"Selain itu dana desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa," lanjut dia.