Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat segera menyelesaikan revisi UU Pemasyarakatan dan revisi KUHP.

Kedua RUU itu, menurut mereka, harus segera diselesaikan untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana dan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Isu kelebihan kapasitas di lapas ini jadi perhatian besar, sebab berkaitan erat dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 di lapas/rutan.

"Komisi III DPR meminta Menkumham RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit," kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir membacakan simpulan rapat kerja, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: 30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Yasonna mengatakan, Kemenkumham memiliki pandangan yang sama dengan DPR bahwa RUU Pemasyarakatan dan RKUHP mesti segera rampung.

"Bapak dan ibu tahu komitmen kami Kemenkumham untuk meneruskan kedua RUU ini. Kita tidak berbeda pendapat soal ini," ujarnya.

Namun, ia meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan surat presiden (surpres) baru.

Menurut Yasonna, pembahasan kedua RUU tidak bisa dilakukan begitu saja, meski keduanya berstatus carry over atau dilanjutkan dari periode sebelumnya.

"Dalam pandangan kami, carry over karena mandat politik, maka ini mandat politik baru, maka surpres baru harus kami mintakan," kata Yasonna.

Yasonna khawatir tanpa surpres baru, RUU yang telah disahkan malah bermasalah di kemudian hari.

Ia mengatakan lebih baik DPR dan pemerintah menyelesaikannya dengan penuh kehati-hatian dan tidak meminggirkan prosedur formal.

"Saya khawatir kalau tidak menetapkan surpres baru, nanti kalau sudah diselesaikan, oleh kelompok-kelompok tertentu akan di-judicial review dan jadi persoalan baru," tuturnya.

Baca juga: Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Menkumham, Bahas Kelanjutan Pembahasan RKUHP

"Jadi kita taati asas legalitas dengan baik dan kami selesaikan secepat-cepatnya. Kami minta dukungan DPR untuk menyurati presiden agar segera dikirim supres pembahasan UU carry over," tegas Yasonna.

Menurut dia, DPR dan pemerintah tidak perlu tergesa-gesa. Sebab, jika kedua RUU pun diselesaikan tidak serta merta berdampak langsung terhadap penanganan dan pengendalian Covid-19 di lapas/rutan yang mengalami kelebihan kapasitas.

"Lebih bagus menunggu. Karena dampaknya juga kan tidak otomatis. Kalau disahkan satu-dua bulan ini pun, tidak berdampak langsung terhadap penanganan Covid-19 pengeluarannya," kata Yasonna.