Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Lockdown, Pemerintah Perketat TKI yang Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 31/03/2020, 19:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan pengetatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan kembali ke Tanah Air dari berbagai pintu. Salah satunya terhadap WNI yang bekerja sebagai tenaga kerja atau TKI di Malaysia.

Pengetatan tersebut dilakukan mengingat banyaknya TKI di Malaysia yang kembali ke Indonesia setelah negara tersebut memberlakukan lockdown akibat pandemi Covid-19.

Apabila mereka kembali, dikhawatirkan para TKI tersebut akan menambah jumlah orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang dilakukan pengetatan bagi mereka warga negara kita yang kembali melalui pintu udara, darat maupun laut," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Mereka yang pulang, kata Ma'ruf, diperiksa seketat mungkin.

Apabila ada yang terindikasi terpapar, mereka harus mengikuti proses isolasi selama 14 hari.

Sebagai antisipasi, pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk isolasi mereka yang pulang baik dievakuasi maupun atas kehendak sendiri.

Lokasi isolasi tersebut antara lain disediakan seperti di Pulau Galang dan Natuna.

"Semua sudah disiapkan. Di sana sudah ada (tempat isolasi) supaya tidak ada yang membawa penularan virus corona ke daerahnya masing-masing. Protokolnya sudah ada," kata Ma'ruf.

Baca juga: 180 Kamar Rusunawa Rejosari Jadi Tempat Karantina TKI Malaysia

Sebelumnya diberitakan, Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Isdianto berharap agar sejumlah provinsi yang ada di Indonesia belum memberlakukan lockdown area.

Sebab, saat ini per hari sedikitnya ada 3.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia dan Singapura melalui jalur Kepri.

Jika lockdown lokal diberlakukan, tentunya ribuan TKI ini akan tertahan dan akan terus menumpuk di Kepri.

“Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, per hari mencapai 3.000 orang, dan hal ini akan berlanjut terus. Sehingga, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat Kepri itu sendiri. Bahkan saat ini masyarakat sudah resah, apalagi di tengah krisis Covid-19 ini,” kata Isdianto, Minggu (29/3/2020) malam.

Baca juga: TKI Berpotensi Menumpuk di Kepri jika Daerah Lain Lockdown Lokal, Gubernur: Pak Menteri Kami Mohon Solusi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com