Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Kompas.com - 31/03/2020, 18:20 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).  Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA,KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan menyiapkan kebutuhan berupa bahan pokok kepada para tenaga kerja indonesia ( TKI) di Malaysia yang tengah mengalami masa sulit akibat kebijakan lockdown pemerintah negara tersebut.

"TKI di Malaysia misalnya, mereka dalam keadaan yang sulit apalagi dilakukan lockdown di sana, maka untuk itu kedutaan besar kita di Malaysia menyiapkan sembako untuk mereka," kata Ma'ruf saat konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

Ia mengatakan, pemerintah RI juga tengah menyiapkan dana untuk pemberian bahan pokok kepada para TKI di Malaysia. 

Baca juga: Malaysia Perpanjang Lockdown Virus Corona, TKI: Makan Dikurangi

"Kemungkinannya akan dikirim dana untuk sampai ke sana, dan kemudian membelinya di sana. Sebab kalau mengirim sembako dari sini, pasti akan lebih rumit. Apalagi di sana lockdown," kata dia.

Pemerintah masih merumuskan mekanisme penyediaan bahan pokok tersebut. Termasuk jenis-jenisnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan para TKI. 

Namun, kata Ma'ruf, seandainya terjadi kondisi yang memaksa para TKI tersebut harus pulang, pemerintah juga telah menyiapkan tahapan-tahapannya.

Baca juga: Wapres: Ada Kemungkinan Karantina Wilayah Terbatas Berbasis Kelurahan

"Sejak di sana (tahapan pemulangan), kemudian transportasi dan penanganan di pintu masuknya, bahkan di kampungnya," kata dia.

Apabila di antara mereka ada yang terindikasi harus menjalani perawatan, kata dia, pemerintah juga telah menyiapkan tempat sesuai protokol Covid-19.

Namun yang terpenting, kata dia, apabila para TKI itu pulang, pemerintah daerah masing-masing menyiapkan antisipasi penanggulangannya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X