Pejabat Publik Diminta Tiru Masyarakat yang Rela Sisihkan Uang untuk Penanggulangan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pejabat publik untuk ikut menyisihkan uangnya demi membantu penanggulangan virus Corona atau penyakit Covid-19.

Peneliti ICW Wana Alamsyah yang juga anggota koalisi mengatakan, para pejabat publik mestinya mencontoh masyarakat yang sudah mulai mendonasikan pendapatan.

"Apabila masyarakat rela untuk menyisihkan uangnya demi membantu penanggulangan wabah ini, seharusnya pejabat publik juga rela memberikan sebagian atau seluruh gajinya demi kemaslahatan rakyat," kata Wana dalam siaran pers, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Curhat Pemilik Warkop di Tengah Pandemi Covid-19, Tetap Jualan meski Sepi Pembeli

Wana mengatakan, upaya pengumpulan dana oleh masyarakat itu mesti diikuti dengan tindakan konkret dari para pejabat seperti anggota DPR, menteri, serta presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Pemerintah juga diminta untuk mengambil peran utama meskipun masayrakat sudah bergerak untuk memberi donasi,

"Sebagai pemangku tanggung jawab, apabila pemerintah tidak bisa mengambil peran utama selama wabah ini berjangkit, maka negara dapat dianggap gagal menjalankan konstitusi. Apalagi jika respons yang lamban dan terkesan gamang ini telah membuat korban COVID-19 terus berjatuhan," kata Wana.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga mendesak pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran di sejumlah sektor untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta Arus Masuk WNA ke Indonesia Dievaluasi Saat Wabah Covid-19

Beberapa anggaran yang dapat direalokasi antara lain anggaran pemindahan ibu kota baru, pembangunan infrastruktur, tunjangan anggota DPR dan menteri, serta paket kebijakan insentif stimulus pada dua sektor industri, yakni industri pariwisata dan penerbangan untuk menangkal dampak virus Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah.

"Total anggaran yang dapat dire-alokasi untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 425 triliun. Ini belum termasuk anggaran rapat-rapat di setiap instansi dan dinas yang tentunya tidak dimanfaatkan, kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, anggaran makan minum, dan lain sebagainya," kata Wana.