Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2020, 12:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2020), menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda terkait penanganan wabah virus corona (Covid-19).

Rapat tersebut dilaksanakan melalui konferensi video dan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery.

Herman mengatakan, rapat kerja dengan Kapolri itu dihadiri oleh 30 anggota dari 63 anggota Komisi III.

"Rapat kerja dihadiri secara virtual, sebayak 30 orang dari 63 komisi III di 9 fraksi, oleh karena itu, kourum tercapai," kata Herman.

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Herman meminta, para peserta tertib selama rapat virtual tersebut dan hasil kesimpulan rapat nantinya akan bersifat mengikat antara Komisi III dan Kapolri.

"Peserta diharapkan tertib, dan hasil rapat virtual mengikat antara komisi 3 dan Kapolri," ujar dia.

Diketahui, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia per Senin (30/3/2020) kemarin, tercatat mencapai 1.414 orang.

Dari jumlah tersebut, pasien yang meninggal dunia sebanyak 122 orang. Sementara, pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 75 orang.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan, kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar.

Ia juga meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini didampingi kebijakan darurat sipil.

Baca juga: Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: Perintah Presiden agar Indonesia Cari Berbagai Bentuk Bantuan untuk Palestina

Menhan Prabowo: Perintah Presiden agar Indonesia Cari Berbagai Bentuk Bantuan untuk Palestina

Nasional
Indonesia Beri Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina, Prabowo: Dukung Perjuangan Palestina

Indonesia Beri Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina, Prabowo: Dukung Perjuangan Palestina

Nasional
Tangani Krisis Iklim, Pertamina Siap Jadi Market Leader Perdagangan Karbon di Indonesia

Tangani Krisis Iklim, Pertamina Siap Jadi Market Leader Perdagangan Karbon di Indonesia

Nasional
Kaesang Jadi Ketum, PSI Dinilai Cari Figur yang Punya 'Branding' Politik

Kaesang Jadi Ketum, PSI Dinilai Cari Figur yang Punya "Branding" Politik

Nasional
Kaesang Jadi Ketum PSI Dinilai Semakin Merusak Kaderisasi dan Tak Beri Teladan

Kaesang Jadi Ketum PSI Dinilai Semakin Merusak Kaderisasi dan Tak Beri Teladan

Nasional
Pengacara Sebut Dadan Tri Yudianto Dibawa ke Lantai 15 Gedung KPK Tak Terkait Perkara Suap

Pengacara Sebut Dadan Tri Yudianto Dibawa ke Lantai 15 Gedung KPK Tak Terkait Perkara Suap

Nasional
Jadikan Kaesang Ketua Umum, PSI Dinilai Hanya Berorientasi Kekuasaan

Jadikan Kaesang Ketua Umum, PSI Dinilai Hanya Berorientasi Kekuasaan

Nasional
Pemerintah Akan Terapkan Pajak Karbon Sebelum 2026

Pemerintah Akan Terapkan Pajak Karbon Sebelum 2026

Nasional
KPK Duga Lukas Enembe Libatkan Dokter untuk Samarkan Asal-usul Uang 'Panas'

KPK Duga Lukas Enembe Libatkan Dokter untuk Samarkan Asal-usul Uang "Panas"

Nasional
Kemenlu: WNI Ditangkap Polisi Malaysia karena Bawa Sabu 58,9 Kilogram

Kemenlu: WNI Ditangkap Polisi Malaysia karena Bawa Sabu 58,9 Kilogram

Nasional
Airlangga Sebut PSI secara Teknis Sudah Gabung ke KIM

Airlangga Sebut PSI secara Teknis Sudah Gabung ke KIM

Nasional
Kaesang Jadi Ketum PSI, Terjun ke Politik Terinspirasi dari Jokowi

Kaesang Jadi Ketum PSI, Terjun ke Politik Terinspirasi dari Jokowi

Nasional
Pemerintah Ancam Pidanakan Perusahaan yang Gelapkan Lahan Sawit

Pemerintah Ancam Pidanakan Perusahaan yang Gelapkan Lahan Sawit

Nasional
Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid Cuti dari Ketum Kadin dan Dirut Indika Energy

Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid Cuti dari Ketum Kadin dan Dirut Indika Energy

Nasional
Jokowi Beri Penghargaan Kehormatan ke Pasukan FPU 4 Minusca Usai Jaga Perdamaian di Afrika Tengah

Jokowi Beri Penghargaan Kehormatan ke Pasukan FPU 4 Minusca Usai Jaga Perdamaian di Afrika Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com