KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Kompas.com - 30/03/2020, 20:02 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi untuk jabatan deputi penindakan.

PPATK bisa menelusuri informasi terkait transaksi keuangan kandidat.

"Jika dibandingkan dengan seleksi sebelumnya pada tahun 2018 yang mana Firli Bahuri terpilih menjadi deputi penindakan, informasi mengenai tahapan dan calon disampaikan oleh KPK," ucap Peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (30/3/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Berebut Posisi Deputi Penindakan KPK

Pada saat itu, kata Wana, KPK meminta bantuan PPATK dalam konteks menggali rekam jejak setiap calon.

Namun pada saat proses seleksi saat ini, PPATK tidak dilibatkan sama sekali.

Lebih lanjut, Wana menyatakan, posisi Deputi Penindakan KPK memiliki peran sentral dalam proses penanganan perkara korupsi.

"Apabila posisi tersebut diisi oleh orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap KPK akan semakin tergerus," tuturnya.

Poin penting lainnya, kata dia, adalah terkait masa depan independensi kelembagaan KPK.

Karena jika melihat data calon Deputi Penindakan KPK, mayoritas mereka berasal dari institusi penegak hukum.

"Jika pejabat penindakan KPK diisi oleh aparat penegak hukum saja, maka potensi konflik kepentingan akan terjadi, terutama ketika KPK mengusut perkara korupsi di institusi penegak hukum tersebut," ujar Wana.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X