Pemerintah Diminta Fasilitasi Rapid Test untuk Pekerja Migran yang Baru Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 30/03/2020, 14:02 WIB
81 tenaga kerja Indonesia (TKI) dideportasi dari Malaysia ke Batam dan ke Pelabuhan Internasional Sribintan Pura, Selasa (24/3/2020) sore kemarin. 81 orang TKI terdiri dari laki-laki 46, 33 orang perempuan dan dua orang anak-anak dalam keadaaan sehat. KOMPAS.COM/HADI MAULANA81 tenaga kerja Indonesia (TKI) dideportasi dari Malaysia ke Batam dan ke Pelabuhan Internasional Sribintan Pura, Selasa (24/3/2020) sore kemarin. 81 orang TKI terdiri dari laki-laki 46, 33 orang perempuan dan dua orang anak-anak dalam keadaaan sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pemerintah sebaiknya memfasilitasi rapid test untuk para pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri.

"Pemerintah wajib memfasilitasi. Tujuannya untuk kebaikan bersama. Tidak hanya untuk pekerja migran, tetapi juga para WNI yang baru pulang dari luar negeri," ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Lebih lanjut Anis menyarankan sejumlah langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani kepulangan para pekerja migran di tengah semakin meluasnya penularan Covid-19.

Baca juga: 32.192 Pekerja Migran Kembali ke Indonesia karena Pandemi Corona

Pertama, Migrant Care meminta Menteri Tenaga Kerja membuat keputusan menteri atau surat edaran (SE) soal protokol yang harus diberlakukan di seluruh Indonesia terkait dengan kepulangan pekerja migran dari luar negeri.

"Nanti baru kemudian itu dibikin SE masing-masing Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten," tutur Anis.

Dalam SE itu, kata dia, setidaknya harus memuat protokol di bandara yakni bagaimana petugas melakukan screening di bandara terhadap kondisi tubuh para pekerja migran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, SE juga menjelaskan kebijakan isolasi mandiri jika ada pekerja migran yang tergolong sebagai orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun yang dinyatakan positif Covid-19.

"Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya disesuaikan dengan protokol yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," ujar Anis Hidayah.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Covid-19 Awasi Ratusan TKI yang Pulang Kampung ke Sulsel

Diberitakan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sebayak 32.192 pekerja migran Indonesia (PMI) telah pulang ke Tanah Air menyusul meluasnya pandemi virus corona.

Deputi Pelindungan BP2MI Anjar Prihantoro mengatakan, para pekerja itu pulang dari sejumlah negara yang terdampak Covid-19.

"Sesuai rekapitulasi data BP2MI, jumlah kepulangan PMI berdasarkan negara penempatan hingga periode 29 Maret 2020, terdapat sebanyak 33.503 PMI dari sejumah 85 negara penempatan," kata Anjar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Tim Gugus Tugas Covid-19 Awasi Ratusan TKI yang Pulang Kampung ke Sulsel

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.