Pemerintah Diminta Fasilitasi Rapid Test untuk Pekerja Migran yang Baru Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 30/03/2020, 14:02 WIB
81 tenaga kerja Indonesia (TKI) dideportasi dari Malaysia ke Batam dan ke Pelabuhan Internasional Sribintan Pura, Selasa (24/3/2020) sore kemarin. 81 orang TKI terdiri dari laki-laki 46, 33 orang perempuan dan dua orang anak-anak dalam keadaaan sehat. KOMPAS.COM/HADI MAULANA81 tenaga kerja Indonesia (TKI) dideportasi dari Malaysia ke Batam dan ke Pelabuhan Internasional Sribintan Pura, Selasa (24/3/2020) sore kemarin. 81 orang TKI terdiri dari laki-laki 46, 33 orang perempuan dan dua orang anak-anak dalam keadaaan sehat.

Tercatat, pemulangan pekerja terbanyak berasal dari Malaysia, yaitu 11.566 orang. Menyusul kemudian Hongkong 9.075 pekerja, dan Taiwan 5.487 pekerja.

Dari Singapura sebanyak 2.799 pekerja, Brunei Darussalam 889 pekerja, Saudi Arabia 888 pekerja, Korea Selatan 756 pekerja, Italia 641 pekerja, Jepang 46 pekerja, dan Amerika Serikat 45 pekerja.

Anjar mengaku, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap pekerja yang dipulangkan.

Baca juga: Wapres: Kebijakan Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Masyarakat

Hingga saat ini, BP2MI tetap memberikan pelayanan kepulangan PMI sesuai dengan protokol kepulangan WNI.

Ia memastikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ini dilakukan agar pemulangan PMI khususnya di wilayah-wilayah perbatasan tidak menjadi pusat epicentrum baru penyebaran Covid-19," ucap Anjar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anjar menuturkan, pihaknya juga terus melakukan penanganan para pekerja yang dideportasi dari Malaysia akibat lockdown, terutama di wilayah perbatasan seperti Tanjung Pinang, Batam, dan Nunukan.

BP2MI melakukan pendataan dan pengecekan kesehatan, termasuk suhu tubuh para pekerja.

Selain itu, Anjar menambahkan, pihaknya juga menempuh sejumlah upaya untuk mengantisipasi kemungkinan arus mudik pekerja menjelang Ramadhan dan Idul Fitri di tengah wabah corona.

"Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Satgas penanggulanggan Covid-19, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga ke pemerintah desa. Sehingga kesiapsiagaan penanggulangan Covid-19 dapat terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai dari pintu masuk kedatangan PMI hingga kembali ke daerah asal," kata Anjar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.