Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Fasilitasi Rapid Test untuk Pekerja Migran yang Baru Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 30/03/2020, 14:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pemerintah sebaiknya memfasilitasi rapid test untuk para pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri.

"Pemerintah wajib memfasilitasi. Tujuannya untuk kebaikan bersama. Tidak hanya untuk pekerja migran, tetapi juga para WNI yang baru pulang dari luar negeri," ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Lebih lanjut Anis menyarankan sejumlah langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani kepulangan para pekerja migran di tengah semakin meluasnya penularan Covid-19.

Baca juga: 32.192 Pekerja Migran Kembali ke Indonesia karena Pandemi Corona

Pertama, Migrant Care meminta Menteri Tenaga Kerja membuat keputusan menteri atau surat edaran (SE) soal protokol yang harus diberlakukan di seluruh Indonesia terkait dengan kepulangan pekerja migran dari luar negeri.

"Nanti baru kemudian itu dibikin SE masing-masing Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten," tutur Anis.

Dalam SE itu, kata dia, setidaknya harus memuat protokol di bandara yakni bagaimana petugas melakukan screening di bandara terhadap kondisi tubuh para pekerja migran.

Selain itu, SE juga menjelaskan kebijakan isolasi mandiri jika ada pekerja migran yang tergolong sebagai orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun yang dinyatakan positif Covid-19.

"Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya disesuaikan dengan protokol yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," ujar Anis Hidayah.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Covid-19 Awasi Ratusan TKI yang Pulang Kampung ke Sulsel

Diberitakan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sebayak 32.192 pekerja migran Indonesia (PMI) telah pulang ke Tanah Air menyusul meluasnya pandemi virus corona.

Deputi Pelindungan BP2MI Anjar Prihantoro mengatakan, para pekerja itu pulang dari sejumlah negara yang terdampak Covid-19.

"Sesuai rekapitulasi data BP2MI, jumlah kepulangan PMI berdasarkan negara penempatan hingga periode 29 Maret 2020, terdapat sebanyak 33.503 PMI dari sejumah 85 negara penempatan," kata Anjar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Tim Gugus Tugas Covid-19 Awasi Ratusan TKI yang Pulang Kampung ke Sulsel

Tercatat, pemulangan pekerja terbanyak berasal dari Malaysia, yaitu 11.566 orang. Menyusul kemudian Hongkong 9.075 pekerja, dan Taiwan 5.487 pekerja.

Dari Singapura sebanyak 2.799 pekerja, Brunei Darussalam 889 pekerja, Saudi Arabia 888 pekerja, Korea Selatan 756 pekerja, Italia 641 pekerja, Jepang 46 pekerja, dan Amerika Serikat 45 pekerja.

Anjar mengaku, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap pekerja yang dipulangkan.

Baca juga: Wapres: Kebijakan Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Masyarakat

Hingga saat ini, BP2MI tetap memberikan pelayanan kepulangan PMI sesuai dengan protokol kepulangan WNI.

Ia memastikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ini dilakukan agar pemulangan PMI khususnya di wilayah-wilayah perbatasan tidak menjadi pusat epicentrum baru penyebaran Covid-19," ucap Anjar.

Anjar menuturkan, pihaknya juga terus melakukan penanganan para pekerja yang dideportasi dari Malaysia akibat lockdown, terutama di wilayah perbatasan seperti Tanjung Pinang, Batam, dan Nunukan.

BP2MI melakukan pendataan dan pengecekan kesehatan, termasuk suhu tubuh para pekerja.

Selain itu, Anjar menambahkan, pihaknya juga menempuh sejumlah upaya untuk mengantisipasi kemungkinan arus mudik pekerja menjelang Ramadhan dan Idul Fitri di tengah wabah corona.

"Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Satgas penanggulanggan Covid-19, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga ke pemerintah desa. Sehingga kesiapsiagaan penanggulangan Covid-19 dapat terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai dari pintu masuk kedatangan PMI hingga kembali ke daerah asal," kata Anjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com