Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2020, 11:23 WIB
Michael Hangga Wismabrata

Editor

KOMPAS.com - Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 atau corona, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah membatalkan program mudik gratis Angkutan Lebaran 2020.

Akibatnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membatalkan 1.068 moda bus yang rencananya disediakan untuk mengangkut pemudik dari ibukota Jakarta ke Jateng. 

"Mudik gratis akan ditiadakan. Ada 1.068 bus yang mengangkut perantau dibatalkan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar corona tidak semakin meluas ke kabupaten/kota di Jateng," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satriyo Hidayat, melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Gelombang Pemudik di Tengah Wabah Corona, Ini Sikap Para Kepala Daerah

Namun demikian, menurut Satriyo, pihaknya telah memantau para pemudik sudah tiba di wilayah Jawa Tengah. Para pemudik itu wajib menjalani tes kesehatan.

"Seperti di Jepara ada rombongan 80 bus yang mengangkut perantau dari Jakarta. Begitu sampai di terminal Welahan dan Mayong, petugas langsung memeriksa penumpang sesuai protokol kesehatan. Mereka cek suhu tubuh penumpang satu persatu untuk memastikan tak ada yang terjangkit corona," jelasnya.

Dicegat Bupati Sumenep

Para perantau dari berbagai daerah diperiksa kesehatan dan identitasnya di pintu perbatasan masuk Kabupaten Sumenep. Sudah ratusan perantau masuk ke Kabupaten Sumenep.KOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMAN Para perantau dari berbagai daerah diperiksa kesehatan dan identitasnya di pintu perbatasan masuk Kabupaten Sumenep. Sudah ratusan perantau masuk ke Kabupaten Sumenep.

Untuk mencegah penyebaran virus corona, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, bersama anggota Polres Sumenep dan Kodim 0827 Sumenep, melakukan pengecekan kendaraan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumenep dan Pamekasan di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan.

"Kami ingin memastikan dan mempertahankan peta hijau Covid-19 di Kabupaten Sumenep. Sehingga kami gerilya secara ketat agar semua yang masuk ke Sumenep betul-betul tidak membawa virus corona," ujar Busyro, Jumat (27/3/202) malam.

Saat itu, menurut Bupati Sumenep, para penumpang yang dicek sebagian besar adalah para perantau.

Busyro menambahkan, pencegahan itu akan lebih efektif jika setiap penumpang yang masuk di terminal dan di perbatasan daerah, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Jumlah ODP di Sukabumi bertambah 

Bupati Sukabumi Marwan Hamami (tengah) saat konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (24/3/2020).KOMPAS.COM/BUDIYANTO Bupati Sukabumi Marwan Hamami (tengah) saat konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (24/3/2020).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi, Harun Al-Rasyid, mengatakan, jumlah ODP dan PDP melonjak seiring dengan banyaknya warga pendatang atau warga yang pulang kampung atau mudik ( pemudik).

"Sebagian besar iya (pemudik)," kata Harun dalam keterangan tertulis dalam pesan WhatsApp yang diterima Kompas.com Sabtu petang.

Harun pun segera meminta para petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan secara ketat kondisi kesehatan para pendatang tersebut.

Dirinya juga meminta warga berstatus ODP untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari.

"Bila mereka memiliki gejala (Covid-19) setelah 14 hari maka mereka akan dirawat seperti pasien lain yang ditetapkan PDP," ujar Harun yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com