Cerita Seputar Pulang Kampung di Tengah Wabah Corona, Dicegat Bupati hingga Mudik Gratis Batal

KOMPAS.com - Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 atau corona, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah membatalkan program mudik gratis Angkutan Lebaran 2020.

Akibatnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membatalkan 1.068 moda bus yang rencananya disediakan untuk mengangkut pemudik dari ibukota Jakarta ke Jateng. 

"Mudik gratis akan ditiadakan. Ada 1.068 bus yang mengangkut perantau dibatalkan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar corona tidak semakin meluas ke kabupaten/kota di Jateng," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satriyo Hidayat, melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2020).

Namun demikian, menurut Satriyo, pihaknya telah memantau para pemudik sudah tiba di wilayah Jawa Tengah. Para pemudik itu wajib menjalani tes kesehatan.

"Seperti di Jepara ada rombongan 80 bus yang mengangkut perantau dari Jakarta. Begitu sampai di terminal Welahan dan Mayong, petugas langsung memeriksa penumpang sesuai protokol kesehatan. Mereka cek suhu tubuh penumpang satu persatu untuk memastikan tak ada yang terjangkit corona," jelasnya.

Untuk mencegah penyebaran virus corona, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, bersama anggota Polres Sumenep dan Kodim 0827 Sumenep, melakukan pengecekan kendaraan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumenep dan Pamekasan di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan.

"Kami ingin memastikan dan mempertahankan peta hijau Covid-19 di Kabupaten Sumenep. Sehingga kami gerilya secara ketat agar semua yang masuk ke Sumenep betul-betul tidak membawa virus corona," ujar Busyro, Jumat (27/3/202) malam.

Saat itu, menurut Bupati Sumenep, para penumpang yang dicek sebagian besar adalah para perantau.

Busyro menambahkan, pencegahan itu akan lebih efektif jika setiap penumpang yang masuk di terminal dan di perbatasan daerah, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi, Harun Al-Rasyid, mengatakan, jumlah ODP dan PDP melonjak seiring dengan banyaknya warga pendatang atau warga yang pulang kampung atau mudik ( pemudik).

"Sebagian besar iya (pemudik)," kata Harun dalam keterangan tertulis dalam pesan WhatsApp yang diterima Kompas.com Sabtu petang.

Harun pun segera meminta para petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan secara ketat kondisi kesehatan para pendatang tersebut.

Dirinya juga meminta warga berstatus ODP untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari.

"Bila mereka memiliki gejala (Covid-19) setelah 14 hari maka mereka akan dirawat seperti pasien lain yang ditetapkan PDP," ujar Harun yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi.

Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menegaskan akan mengisolasi para pemudik selama 14 hari.Dirinya mengaku telah menyiapkan tempat isolasi tersebut.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah agar disiapkan tempat isolasi bagi pendatang. Termasuk TKI yang pulang ke Makassar, terlebih dahulu di isolasi di RS Sayang selama 14 hari dan hal tersebut sudah disetujui,” ujar ujarnya, Kamis (26/3/2020).

Saat ini, menurut Iqbal, pihaknya tengah melakukan tracing di setiap kelurahan hingga kecamatan untuk mengidentifikasi penyebaran virus covid-19.

Dari hasil tracing terhadap penderita virus covid-19 yang dirawat di rumah sakit, Iqbal menjelaskan ada empat kluster atau kelompok penyebaran virus tersebut.

“Hasil tracing penderita covid-19 penyebarannya bersumber dari 4 kluster yakni jemaah pulang umrah, warga yang telah berkunjung dari Depok dan Jakarta, hingga peserta Ijtima Dunia 2020 Zona Asia yang batal diselenggarakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,” kata Iqbal.

(Penulis: Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman, Kontributor Makassar, Hendra Cipto, Kontributor Sukabumi, Budiyanto | Editor: Aprillia Ika, Dony Aprian, Teuku Muhammad Valdy Arief)