Putus Mata Rantai Covid-19, MUI Sarankan Realokasi Anggaran hingga Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan beberapa saran kepada para politisi dan pimpinan partai serta pemerintah dalam rangka mencegah Covid-19 yang tengah mewabah di tanah air.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, pihaknya sangat berharap agar para politisi, pimpinan partai, dan pemerintah bisa memiliki kesepakatan dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona secepatnya.

"Kita sebagai bangsa harus kompak dan bersatu. Kami sangat mengharapkan agar para politisi, pimpinan partai dan pemerintah bisa menemukan kata sepakat agar kita dapat menghentikan dan memutus mata rantai penularan virus ini secepatnya," ujar Anwar dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Daerah, Ketua MPR Minta Jakarta Di-lockdown

Dalam saran yang diberikannya itu, MUI meminta agar lockdown atau penutupan wilayah dilakukan baik secara total di seluruh negeri maupun lokal dalam jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan para ahli.

Kemudian, MUI juga menyarankan agar melakukan realokasi terhadap seluruh dan atau sebagian anggaran infrastruktur yang ada. 

Anggaran tersebut agar dipergunakan bagi kepentingan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Menunda penggunaan rencana anggaran pemindahan ibu kota tahun 2020 ini seluruhnya dan atau sebagiannya untuk dipergunakan menolong ekonomi rakyat dan memulihkan perekonomian nasional," kata dia.

Selanjutnya adalah meminta agar mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan untuk menolong masyarakat setempat selama masa lockdown.

Kemudian, memanggil para pengusaha besar dan mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan bagi penanganan kasus Covid-19.

Termasuk juga mengatasi persoalan ekonomi yang dialami masyarakat bawah.

"Menindak dengan tegas siapa saja yang tidak mematuhi anjuran dan ketentuan dari pemerintah tentang lockdown ini," kata dia.

Baca juga: Lockdown Lokal, Anggota Komisi II DPR Ingatkan soal Aturan di UU Karantina Kesehatan

Pihaknya pun berharap saran-saran tersebut dieprtimbangkan oleh para politisi, pimpinan partai, serta pemerintah agar Indonesia bisa segera terbebas dari wabah Covid-19 secepatnya.

Adapun kasus Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Per Sabtu (28/3), jumlah kasus telah mencapai 1.155 dengan rinciran 994 orang dirawat, 102 orang meninggal dunia, dan 59 orang dinyatakan sembuh.

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pasien terbanyak, yakni 627 orang. Disusul kemudian oleh Jawa Barat dengan 119 orang, Banten 103 orang, dan Jawa Timur 77 orang serta sejumlah provinsi lainnya yang juga turut terpapar.