Wapres Sebut Perppu BIsa Jadi Opsi untuk Undur Pilkada akibat Covid-19

Kompas.com - 26/03/2020, 19:02 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda sejumlah tahapan proses administrasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 akibat wabah Covid-19.

"Saya kira sudah betul KPU menunda proses administrasi," kata Ma'ruf saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Ia mengatakan, nantinya pemerintah akan menentukan pula penundaan pelaksanaan pilkada tersebut apabila situasinya memungkinkan.

Baca juga: Pakar: Perppu soal Pilkada Idealnya Tak Atur Tanggal Pemungutan Suara

Pasalnya, hingga saat ini pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 masih akan digelar akhir September mendatang walaupun tahapannya sudah dimulai sejak tahun lalu.

"Pada saatnya kita akan tentukan apakah pilkada ini akan ditunda, kalau melihat situasinya sangat besar untuk ditunda," kata dia.

Pemerintah juga akan melihat payung hukum yang bisa diterapkan apabila penundaan tersebut terjadi.

Jika perubahan undang-undang (UU) tidak memungkinkan, kata dia, maka bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti UU (perppu).

"Tapi itu akan ditetapkan pada saatnya, ketika sudah dipastikan pertama bahwa pilkada diundur. Lalu jika tidak mungkin perubahan UU, kita gunakan perppu," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Rumuskan Perppu untuk Tunda Hari Pencoblosan Pilkada 2020

Sebelumnya diberitakan, KPU resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU yang dikutip dari dokumen SK KPU sebagaimana diterima Kompas.com, Minggu (22/3/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
Soal 'New Normal', Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Nasional
5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

Nasional
UPDATE 28 Mei: Data Sebaran 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Jakarta 1.702

UPDATE 28 Mei: Data Sebaran 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Jakarta 1.702

Nasional
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri

Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta Didominasi Pekerja Migran

Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta Didominasi Pekerja Migran

Nasional
Hingga 28 Mei, Ada 48.749 ODP dan 13.250 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 28 Mei, Ada 48.749 ODP dan 13.250 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Sebaran 24.538 Kasus Covid-19, Jatim Catatkan Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 24.538 Kasus Covid-19, Jatim Catatkan Penambahan Tertinggi

Nasional
Larangan Mudik Sejak 24 April, Total 94.575 Kendaraan Disuruh Putar Balik

Larangan Mudik Sejak 24 April, Total 94.575 Kendaraan Disuruh Putar Balik

Nasional
Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X