Kompas.com - 26/03/2020, 09:32 WIB
Presiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar,  Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disumbangkan seluruhnya untuk korban terdampak virus corona atau Covid-19.

"Jika sejumlah pihak lain berkomitmen memotong gajinya sebesar 30 persen atau 50 persen untuk berkontribusi, kami mengusulkan pimpinan KPK sebaiknya memberikan 100 persen gajinya," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Rabu (25/3/2020).

Donal mengatakan Firli Bahuri cs sebaiknya menyumbangkan seluruh gaji mereka karena kinerja mereka dinilai tidak memuaskan publik.

Baca juga: ICW: 100 Hari Pertama Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK Minim Prestasi, Sarat Kontroversi

Menurut Donal, hal itu tercermin belum adanya operasi tangkap tangan sejak Januari 2020 lalu serta KPK yang tak kunjung berhasil menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks Sekretaris MA Nurhadi

"Sebab sudah 3 bulan dilantik, publik mempertanyakan apa yang sudah mereka kerjakan. Disisi lain, kepercayaan kepada KPK menurun drastis. Kasus OTT juga tidak ada lagi," kata Donal.

Selain itu, Donal juga menilai pernyataan Firli soal pihak yang melakukan korupsi dana bencana terancam dihukum mati justru dicibir publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga usul kami sebaiknya 100 persen gaji mereka dipotong saja agar tidak jadi penyakit," ujar Donal.

Adapun PP Nomor 82 Tahun 2015 mengatur bahwa ketua KPK memperoleh gaji sebesar Rp 5.040.000 sedangkan wakil ketua KPK gajinya sebesar Rp 4.620.000.

Baca juga: KPK Komunikasi dengan LKPP dan BPKP Awasi Pengadaan untuk Penanganan Covid-19

Selain gaji di atas, ketua dan wakil ketua KPK juga memperoleh berbagai tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi yang besarannya mencapai puluhan juta Rupiah bila dijumlahkan.

Usulan memotong gaji pejabat untuk penanganan virus corona tidak hanya dialamatkan kepada para pimpinan KPK

Sebelumnya, Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem di DPR telah mengusulkan agar gaji anggota DPR dipotong dan disumbangkan untuk penanganan virus Corona.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku akan memberikan seluruh gajinya sebagai wakil rakyat untuk membantu penanganan wabah virus corona di Indonesia.

"Saya sendiri akan mendonasikan gaji saya sebagai Ketua MPR RI selama tiga bulan ke depan untuk membantu mengatasi wabah corona," ujar Bambang dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (23/3/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.