Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/03/2020, 07:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali akan digelar tahun ini.

Rencananya, akan ada 270 wilayah di Indonesia yang serentak menggelar Pilkada, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan, pemungutan suara Pilkada 2020 digelar pada 23 September.

Oleh karenanya, tahapan penyelenggaraannya sudah dimulai sejak beberapa waktu terakhir.

Namun demikian, dengan situasi terkini yang terjadi di Indonesia khususnya terkait dengan perkembangan penyebaran virus corona, jadwal tahapan Pilkada banyak dipertanyakan.

Bahkan, muncul wacana penundaan pelaksanaan Pilkada untuk menghindari penularan virus corona.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Wabah Corona Tak Bikin Pilkada 2020 Berubah Jadwal

Menghadapi situasi ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun angkat bicara dan memberikan sejumlah rekomendasi ke KPU.

1. Tak ada aturan penundaan

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tak mengatur tentang mekanisme penundaan pemilihan kepala daerah secara keseluruhan tahapan atau wilayah.

Ia menyebut, UU Pilkada hanya mengatur tentang "pemilihan lanjutan" atau "pemilihan susulan".

"Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-undang pemilihan tidak dikenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan di seluruh tahapan. Jadi terminologi yang ada di undang-undang pemilihan adalah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata Abhan dalam konferensi pers yang digelar di gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Aturan mengenai pemilihan lanjutan ini tertuang dalam Undang-undang Pilkada Pasal 120 Ayat (1).

Pasal itu menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan."

Baca juga: KPU Diminta Susun Skenario Pilkada Lanjutan dan Susulan untuk Antisipasi Wabah Covid-19

Oleh karenanya, penundaan Pilkada tak menjadi salah satu dari sejumlah rekomendasi Bawaslu.

2. Harus ubah UU

Anggota Fritz Edward Siregar mengatakan, seluruh tahapan Pilkada telah diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sehingga, jika pelaksanaan Pilkanda hendak ditunda, harus didahului dengan revisi undang-undang yang mengaturnya.

"Pilkada ini kan diatur undang-undang baik tahapan dan prosesnya, apakah ada proses penyederhanaan yang dimungkinkan itu membutuhkan perubahan undang-undang," kata Fritz dalam konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Hingga 13 Maret, Bawaslu Periksa 325 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Fritz mengatakan, proses penundaan Pilkada berpotensi mengakibatkan bertambahnya anggaran.

Sebab, hal itu berkaitan langsung dengan pengaturan kerja seluruh penyelenggara pemilu.

"Tetapi kembali lagi, tahapan-tahapan itu harus membutuhkan revisi undang-undang apabila ada penundaan," ujar dia.

3. Pilkada lanjutan dan susulan

Lantaran opsi penundaan Pilkada dinilai tak sesuai dengan bunyi undang-undang, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menyusun skenario Pilkada lanjutan dan susulan untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada tak dapat digelar sebagaimana rencana awal.

"Kita sudah rekomendasi ke KPU RI karena kalau kita bicara soal penundaan atau pemilu lanjutan atau susulan domainnya bukan Bawaslu memutuskan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers yang digelar di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: 7 Bulan Jelang Pilkada, Bawaslu Lantik 31 Ribu Pengawas tingkat Desa

Afif mengatakan, Pilkada lanjutan mungkin dilaksanakan jika sebagian tahapan Pilkada di suatu wilayah tidak bisa dilakukan.

Sebagian tahapan itu misalnya yang berlangsung dalam waktu dekat seperti verifikasi dukungan calon perseorangan.

Sedangkan Pilkada susulan mungkin dilakukan jika suatu wilayah sama sekali tidak bisa melakukan tahapan Pilkada, sedangkan di daerah-daerah lainnya tetap dapat melaksanakan.

Pemilihan lanjutan dan susulan ini, menurut Bawaslu, sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Afif, sekalipun nantinya KPU memutuskan untuk mewacanakan Pilkada lanjutan dan susulan, keputusan harus diambil melalui pertimbangan lembaga-lembaga yang terkait.

"Saya mendengar informasi, besok, baik KPU dan Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) akan rapat bersama dengan Menko Polhukam termasuk Mendagri untuk mengambil langkah-langkah strategis," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada secara Keseluruhan Tak Diatur UU, tetapi...

4. Perketat petugas

Bawaslu berpandangan, Pilkada lanjutan maupun susulan hanya bisa diterapkan jika mekanisme Pilkada yang sesuai rencana awal tidak dapat dijalankan karena dampak virus corona.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut, selama mekanisme Pilkada yang telah dirancang bisa dilaksanakan, maka mekanisme itu tetap dilakukan.

Namun demikian, pelaksanaannya diperketat dalam beberapa hal untuk mencegah penularan atau penyebaran virus corona.

"Yang kita butuhkan adalah SOP (standar operasional prosedur), semacam aturan tambahan terhadap jajaran pengawas dan kita rekomendasikan ke jajaran petugas KPU," kata Afif dalam konferensi pers yang digelar di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Afif mencontohkan beberapa aturan tambahan itu seperti, jika petugas penyelenggara pemilu melakukan tatap muka dengan pemilih, maka diwajibkan untuk memakai masker.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada Butuh Revisi Undang-Undang

Selain itu, petugas juga harus sering-sering membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer.

Mekanisme ini bisa mulai diterapkan saat tahapan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan yang akan mulai digelar pada 26 Maret 2020.

"Jajaran kita kita haruskan untuk membekali diri dengan alat pembersih tangan dan juga masker untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar dia.

5. Pemetaan daerah

Dalam rekomendasinya, Bawaslu juga meminta KPU untuk memetakan daerah yang tidak dapat melaksanakan sebagian ataupun seluruh tahapan Pilkada 2020 karena terdampak virus corona.

"Kami merekomendasikan agar KPU saat ini harus melakukan pemetaan di daerah mana yang sebagian tahapan tidak bisa dilaksanakan, yang kedua KPU juga harus melakukan pemetaan di daerah mana yang seluruh tahapannya tidak bisa dilaksanakan," kata Ketua Bawaslu Abhan melalui konferensi pers yang digelar di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Abhan mengatakan, pemetaan wilayah ini dinilai penting untuk mengambil langkah sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang Pilkada, yaitu menyusun skenario Pilkada lanjutan atau susulan.

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Petakan Daerah yang Tak Bisa Gelar Pilkada karena Corona

Daerah yang dipetakan tidak bisa melaksanakan sebagian tahapan Pilkada dapat dibuatkan mekanisme Pilkada lanjutan.

Sedangkan daerah yang dipetakan tak bisa menggelar keseluruhan tahapan Pilkada akan diberlakukan mekanisme Pilkada susulan.

Di samping itu, Bawaslu juga merekomendasikan supaya KPU menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan Pilkada yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara pemilu dengan masyarakat.

Misalnya dalam waktu dekat yaitu 26 Maret 2020, akan dilakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dari penyelenggara pemilu ke pendukung secara langsung.

KPU juga diminta untuk membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari status bencana corona, dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan Pilkada.

"Memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yg diterapkan oleh pemerintah," kata Abhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.