Kompas.com - 17/03/2020, 17:05 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun skenario Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lanjutan dan susulan untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada tak dapat digelar sebagaimana rencana awal.

Hal ini menyusul perkembangan penyebaran virus corona dan status bencana nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita sudah rekomendasi ke KPU RI karena kalau kita bicara soal penundaan atau pemilu lanjutan atau susulan domainnya bukan Bawaslu memutuskan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Petakan Daerah yang Tak Bisa Gelar Pilkada karena Corona

Afif mengatakan, Pilkada lanjutan mungkin dilaksanakan jika sebagian tahapan Pilkada di suatu wilayah tidak bisa dilakukan.

Sebagian tahapan itu misalnya yang berlangsung dalam waktu dekat, seperti verifikasi dukungan calon perseorangan.

Sedangkan Pilkada susulan mungkin dilakukan jika suatu wilayah sama sekali tidak bisa melakukan tahapan Pilkada, sedangkan di daerah-daerah lainnya tetap dapat melaksanakan.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada secara Keseluruhan Tak Diatur UU, tetapi...

Pemilihan lanjutan dan susulan ini, menurut Bawaslu, sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan."

Meski begitu, menurut Afif, Pilkada lanjutan maupun susulan hanya bisa diterapkan jika mekanisme Pilkada yang sesuai rencana awal tidak dapat berjalan.

Ia menyebut, selama mekanisme Pilkada yang telah dirancang bisa dilaksanakan, maka mekanisme itu tetap dilakukan, namun diperketat dalam beberapa hal untuk mencegah penularan atau penyebaran virus corona.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X