Kompas.com - 17/03/2020, 17:35 WIB
Petugas menyemprotkan cairan di bagian luar gerai Sarinah department store, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas menyemprotkan cairan di bagian luar gerai Sarinah department store, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut, pemerintah perlu turun gunung atau menerjunkan tim ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat menjalankan imbauan Presiden Joko Widodo terkait social distancing.

Imbauan ini guna mencegah penularan Covid-19 atau virus corona. Namun untuk merealisasikan itu, pemerintah harus menerbitkan aturan lebih mengikat. 

"Idealnya begitu, tapi siapa yang mau turun gunung. Aturannya mana, perintahnya mana," ujar Agus ketika dihubungi, Selasa (17/3/2020).

Dia menilai terdapat sejumlah faktor yang membuat imbauan mengenai penanganan virus corona belum diikuti dengan kesadaran masyarakat.

Baca juga: Mobilitas Penduduk DKI yang Tinggi Sebabkan Peningkatan Kasus Covid-19

Salah satunya adalah imbauan yang dikeluarkan secara mendadak di saat virus corona mulai menyebar di Indonesia.

Faktor tersebut semakin krusial lantaran karakter masyarakat Indonesia belum begitu patuh terhadap sebuah perintah maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kebijakannya (imbauannya) betul, bagus, implementasinya jongkok. Kan membuat masyarakat sadar, apalagi masyarakat indonesia yang keras kepala ini enggak mudah," katanya.

Menurutnya, ketika sebuah imbauan dikeluarkan pemerintah, perlu ada pembimbing yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Kalimantan Barat Bertambah Jadi 2 Orang

Terlebih jika imbauan tersebut menyangkut masyarakat luas yang sudah sepatutnya perlu dimasifkan.

Hal itu dilakukan supaya pesan dari imbauan tersebut efektif dan dapat dijalankan masyarakat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.