Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan soal Social Distancing

Kompas.com - 17/03/2020, 17:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut, pemerintah perlu turun gunung atau menerjunkan tim ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat menjalankan imbauan Presiden Joko Widodo terkait social distancing.

Imbauan ini guna mencegah penularan Covid-19 atau virus corona. Namun untuk merealisasikan itu, pemerintah harus menerbitkan aturan lebih mengikat. 

"Idealnya begitu, tapi siapa yang mau turun gunung. Aturannya mana, perintahnya mana," ujar Agus ketika dihubungi, Selasa (17/3/2020).

Dia menilai terdapat sejumlah faktor yang membuat imbauan mengenai penanganan virus corona belum diikuti dengan kesadaran masyarakat.

Baca juga: Mobilitas Penduduk DKI yang Tinggi Sebabkan Peningkatan Kasus Covid-19

Salah satunya adalah imbauan yang dikeluarkan secara mendadak di saat virus corona mulai menyebar di Indonesia.

Faktor tersebut semakin krusial lantaran karakter masyarakat Indonesia belum begitu patuh terhadap sebuah perintah maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Kebijakannya (imbauannya) betul, bagus, implementasinya jongkok. Kan membuat masyarakat sadar, apalagi masyarakat indonesia yang keras kepala ini enggak mudah," katanya.

Menurutnya, ketika sebuah imbauan dikeluarkan pemerintah, perlu ada pembimbing yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Kalimantan Barat Bertambah Jadi 2 Orang

Terlebih jika imbauan tersebut menyangkut masyarakat luas yang sudah sepatutnya perlu dimasifkan.

Hal itu dilakukan supaya pesan dari imbauan tersebut efektif dan dapat dijalankan masyarakat.

"Jadi harus ada yang membimbing, harus ada ngomong dulu. Ini bisa dilakukan kalau dari awal tahun kita sadar ini ada problem, bisa digenjot dengan informasi,"katanya.

"Masyarakat kita kan kalau yang merintah bukan yang ditakuti atau disegani kan enggak ngikut dia," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan penyakit Covid-19.

Salah satu caranya, menurut Jokowi, adalah dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

"Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).

Menurut Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Baca juga: Viral Video Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 Tidak Dilayani, Ini Kata RS Mitra Keluarga

"Agar penyebarannya bisa kita hambat dan stop," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi juga meminta semua orang untuk mulai bekerja sama dan saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

"Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini jadi gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 bisa ditangani maksimal," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com