Pilkada Serentak 2020 Terombang-ambing Ombak Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 dipertanyakan seiring meluasnya penyebaran virus corona di sejumlah daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan banyak saran agar mempertimbangkan opsi menunda penyelenggaraan pilkada yang sedianya dilaksanakan di 270 wilayah pada 23 September 2020.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (16/3/2020), menyatakan belum ada rencana menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Utamakan Pelindungan Warga, KPU Diminta Pertimbangkan Skema Pilkada Susulan atau Lanjutan

Dalam rapat pleno yang digelar siang itu, dibahasan seputar penyesuaian teknis pelaksanaan tahapan pilkada di tengah situasi pandemi virus corona.

"Misalnya, bagaimana teknisnya pengaturan kerja dari rumah. Terutama untuk kantor KPU di daerah yang telah terjangkit virus corona," kata Pramono.

Opsi penyelenggaraan pilkada susulan dan lanjutan

Komisi II DPR meminta KPU mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau susulan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, skema dan aturan penyelenggaraan pilkada lanjutan dan susulan diatur dalam UU No 10/2016.

Ia menjelaskan ketentuan pemilihan lanjutan dan susulan itu tertuang dalam Pasal 120-121.

Baca juga: Menurut Bawaslu, Pelaksanaan Pilkada Belum Perlu Ditunda Meski Ada Wabah Virus Corona

Pasal 120 menyebutkan, pemilihan lanjutan dilakukan jika sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Pasal 121 menyebutkan, pemilihan susulan dilakukan jika di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

"Dalam konteks saat ini, persoalan virus corona dapat masuk dalam kategori gangguan lainnya," ujar Arwani, Senin (16/3/2020).

Namun, ia mengingatkan keputusan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan skema lanjutan atau susulan mesti bergantung pada kondisi objektif lapangan.

Maka, dia meminta penyelenggara pemilu memetakan wilayah yang menjadi lokasi penyebaran virus corona.

"KPU tentu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai validitas data dan potensi atas paparan corona," ujar Arwani.

Baca juga: Wabah Virus Corona, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Kaji Pilkada 2020

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco meminta pemerintah mengkaji dan mempersiapkan alternatif pelaksanaan Pilkada 2020.

"Apakah pelaksanaan pikada serentak dimundurkan atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati, dengan catatan memberlakukan mekanisme tertentu guna menghindari penyebaran virus corona ini," kata Dasco, Senin (16/3/2020).

KPU diminta menimbang risiko

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berharap KPU tidak menyepelekan pandemi virus corona.

Titi mengatakan keselamatan masyarakat dan petugas pelaksana pemilu itu sendiri harus jadi prioritas.

"Mestinya KPU tidak menyepelekan soal pandemi corona ini, sebab keselamatan warga negara termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu dan masyarakat tetap harus diutamakan," kata Titi, Senin (16/3/2020).

Baca juga: KPU: Tak Ada Opsi Penundaan Pilkada 2020

Menurutnya, penyelenggaraan pemilihan susulan atau lanjutan tidak mengurangi legitimasi Pilkada 2020.

Titi mengingatkan soal risiko terburuk andai Pilkada 2020 dilaksanakan sesuai jadwal, padahal wabah virus corona belum mereda.

"Kita lebih baik mengambil risiko menunda beberapa implementasi tahapan pilkada yang konsekuensinya berakibat pada pelaksanaan pilkada lanjutan. Ketimbang terlambat dan akhirnya malah berantakan dan lebih buruk dampaknya," ujarnya.

Ia pun meminta KPU segera melakukan langah-langkah antisipasi atas tahapan pilkada yang sedang berlangsung sebelum memasuki masa kampanye pada Juli-September.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, saat ini tengah dilaksanakan pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual calon perseorangan, rekrutmen dan pelatihan PPS, serta sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

"Minimal antisipasi atas tahapan-tahapan yang sekarang sedang berlangsung," kata Titi.