Kompas.com - 16/03/2020, 17:59 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR meminta KPU mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau susulan untuk Pilkada 2020 akibat wabah virus corona di dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, mengatakan skema dan aturan penyelenggaraan pilkada lanjutan atau susulan diatur dalam UU No 10/2016.

"Ada dua skema yang terdapat dalam UU Pilkada, yakni skema pilkada lanjutan dan pilkada susulan," kata Arwani kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

Baca juga: KPU: Tak Ada Opsi Penundaan Pilkada 2020

Ia menjelaskan ketentuan pemilihan lanjutan dan susulan itu tertuang dalam Pasal 120-121. Pasal 120 menyebutkan, pemilihan lanjutan dilakukan jika sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Pasal 121 menyebutkan, pemilihan susulan dilakukan jika di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggungnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

"Dalam konteks saat ini, persoalan virus corona dapat masuk dalam kategori gangguan lainnya," ujar Arwani.

Arwani memaparkan penetapan pemilihan gubernur lanjutan atau susulan dilakukan menteri atas usul KPU provinsi. Sementara itu, penepatan pemilihan bupati/wali kota dilakukan gubernur atas usul KPU kabupaten/kota.

Baca juga: Wabah Virus Corona, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Kaji Pilkada 2020

Ia mengatakan keputusan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan skema lanjutan atau susulan mesti bergantung pada kondisi objektif lapangan.

Maka, dia meminta penyelenggara pemilu memetakan wilayah yang menjadi lokasi penyebaran virus corona.

"KPU tentu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai validitas data dan potensi atas paparan corona," ujarnya.

Selain itu, ia juga membicarakan opsi metode kampanye yang bisa dilakukan para calon kepala daerah.

Metode kampanye pertemuan terbatas seperti diatur dalam Pasal 65 ayat (1) diminta agar dipertimbangkan dengan merujuk protokol yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Arwani menegaskan pelindungan bagi warga negara mesti diutamakan.

"Pelaksanaan pilkada harus tetap menomorsatukan perlindungan terhadap warga negara tanpa terkecuali atas ancaman virus corona," kata Arwani.

KPU memastikan, hingga saat ini tidak ada opsi menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meskipun terjadi wabah virus corona.

"Tidak ada opsi seperti itu," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Menurut Bawaslu, Pelaksanaan Pilkada Belum Perlu Ditunda Meski Ada Wabah Virus Corona

Hanya saja, KPU sedang menggelar rapat pleno untuk membahas penyesuaian pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi virus corona. Rapat digelar pada Senin (16/3/2020).

"KPU membahas bagaimana pelaksanaan tahapan pilkada disesuaikan dengan kondisi pandemi corona," ujar Pramono.

"Misalnya, bagaimana teknisnya pengaturan kerja dari rumah. Terutama untuk kantor KPU di daerah yang telah terjangkit virus corona," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Nasional
“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

Nasional
Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Nasional
PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Nasional
Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Nasional
Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Nasional
6 Fakta Helikopter Polri yang 'Lost Contact' di Perairan Bangka Belitung

6 Fakta Helikopter Polri yang "Lost Contact" di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Nasional
Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice'

Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

Nasional
Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.