Bagaimana Kondisi Menteri-menteri Jokowi Setelah Budi Karya Positif Covid-19?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-pengumuman kondisi kesehatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kondisi kesehatan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju pun dipertanyakan.

Pasalnya, Budi yang sempat mengikuti rapat kerja di Istana pada 11 Maret 2020, saat ini dinyatakan positif Covid-19.

Sebelumnya, Budi turut menyambut kedatangan kru kapal pesiar Diamond Princess pada awal Maret 2020.

Lantas seperti apa kondisi mereka:

1. Sri Mulyani

Salah satu menteri yang hadir dalam rapat itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia terlihat duduk terpaut satu kursi dari Budi Karya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani memastikan bahwa kondisi kesehatannya dalam keadaan baik.

Baca juga: Positif Corona, Kondisi Menhub Budi Karya Membaik di RSPAD Gatot Soebroto

Bahkan, pada akhir pekan lalu, ia sempat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan melalui konferensi video untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah APBN dan keuangan negara dalam menghadapi penyebaran Covid-19.

"Rapat dengan video untuk mengurangi potensi penularan virus Covid-19, tapi tetap efektif dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas Kemenkeu," tulis Sri Mulyani pada Minggu (15/3/2020).

Dalam rapat tersebut, ada lima keputusan penting yang dihasilkan.

Pertama, Kemenkeu akan menerbitkan surat edaran bagi kementerian/lembaga agar mereka mampu merealokasi dan reprograming anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Semua menteri haru memfokuskan belanja untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran virus Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Kontak dengan Menhub Budi Karya Sumadi yang Terpapar Virus Corona, Menteri Belanda Ini Bekerja dari Rumah

Kedua, menerbitkan peraturan menteri keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran penyakit ini.

Berikutnya, menerbitkan pedoman Business Continuation Process (BCP) Kemenkeu, yaitu pedoman kerja dan jam kerja, termasuk bekerja dari rumah (work from home) bagi jajaran Kemenkeu dalam menghadapi situasi merebaknya virus Covid-19.

"Keempat, menyetujui usulan Dirjen Pajak, untuk menetapkan status kahar dan memperpanjang waktu penyerahan SPT Wajib Pajak Pribadi dari akhir Maret menjadi April 2020. Juga meminta Wajib Pajak melakukan penyerahan secara online atau melalui Kantor Pos dan tidak melakukan pelayanan tatap langsung untuk menghindari potensi penularan," ujarnya.

Baca juga: Tepis Isu Corona, Sri Mulyani: Saya, Alhamdulillah Tetap Sehat...