Kompas.com - 15/03/2020, 19:02 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (14/3/2020). DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (14/3/2020).

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri, meminta seluruh kepala desa menggunakan dana desa tahap pertama untuk infrastruktur dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT).

Menurut Gus Menteri, sistem PKT dapat meningkatkan daya tahan ekonomi desa, perekonomian desa, pendapatan masyarakat desa, dan mengurangi pengangguran.

“Jika yang dilibatkan dalam sistem PKT adalah penggangguran atau setengah pengangguran, maka terjadi peredaran uang. Konsumsi yang meningkat akan memberi daya tahan ekonomi,” kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulis.

Gus Menteri menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri pertemuan dengan Imum Mukim, Reje atau Kepala Desa, Sekretaris Kampung, dan Petue Kampung se-Kabupaten Bener Meriah, di GOR Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (14/3/2020).

Baca juga: Dana Desa Tahap I Cair, Khofifah Ingatkan untuk Padat Karya Tunai

Ia melanjutkan, masyarakat Kabupaten Bener Meriah sudah terlibat dalam sistem PKT, sehingga pembangunan berjalan efektif dan efisien.

“Target kami, bagaimana dana desa dirasakan juga oleh sebagian besar warga desa. Bukan hanya pada elit atau kelompok di dekat balai desa,” ujar Gus Menteri.

Pada pertemuan tersebut, Mendes PDTT juga menyampaikan informasi terakit penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Tahun ini, ujar dia, penyaluran dana desa langsung masuk ke kas desa. Kalau ada keterlambatan, itu karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum selesai.

Baca juga: Menteri Desa Bahas Pengawasan Dana Desa dengan KPK

"Kemudian di dalam APBDes, pasti ada untuk infrastruktur. Saya minta yang sudah dirancang di tengah atau akhir tahun ditarik di awal-awal,” kata Gus Menteri.

Usai pertemuan, Mendes PDTT menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis dan melanjutkan agenda selanjutnya, yaitu meninjau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Blang Rakal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X