Kompas.com - 15/03/2020, 17:45 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Jumat 13 Maret pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 34 menjadi total 69 kasus, lima diantaranya dinyatakan sembuh dan empat diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Jumat 13 Maret pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 34 menjadi total 69 kasus, lima diantaranya dinyatakan sembuh dan empat diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menjelaskan, dokter yang menangani pasien positif virus corona tipe 2 harus memberi informasi kepada dinas kesehatan setempat di mana pasien itu berada.

Pemberitahuan kepada dinas kesehatan setempat untuk kepentingan penelusuran dari mana si pasien terpapar virus corona tipe 2 yang menyebabkan covid-19 itu.  

"Dokternya juga harus menyampaikan ke dinas kesehatan setempat karena ini penting dalam konteks untuk kepentingan tracing," kata Yuri di Kompleks Istana, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Bersatu dan Kerja Sama Stop Virus Corona

Wabah virus corona sudah dinyatakan sebagai bencana nasional. Kepala dinas kesehatan yang mendapat laporan dari dokter tentang adanya kasus virus corona akan melapor hal itu kepada kepala daerah.

Pada gilirannya, kepala daerah dapat mengumumkan informasi itu kepada masyarakat.

Namun, Yuri menekankan agar kepala daerah tetap menjaga privasi dan identitas pasien positif virus corona.

"Kepala daerah nanti akan men-declare, apapun, silakan, tetapi tetap pada rambu-rambu, satu, tidak boleh mengungkap identitas pasien karena ini undang-undang," ujarnya.

Selain itu, data pasien positif corona akan menjadi dasar kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian wabah tersebut.

Baca juga: Anies Minta Warga Tak Tinggalkan Jakarta Selama Ada Wabah Virus Corona

Kementerian Kesehatan telah mengimbau jajarannya di daerah untuk berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.

"Oleh karena itu, kami berkali-berkali mengatakan kepada teman-teman di daerah, tolong berikan asupan (data) kepada kepala daerah, agar nanti kebijakannya tidak malah memancing kepanikan," ucap Yuri.

Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia bertambah menjadi 117 kasus per hari Minggu ini.

Sabtu kemarin, angkanya baru 96 pasien positif.

"Per hari ini dari lab yang saya terima pagi ya, hari ini kami dapatkan 21 kasus baru dimana 19 di antaranya di Jakarta, 2 di Jawa Tengah," kata Achmad Yurianto, Minggu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Nasional
Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Nasional
Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X